RRI.CO.ID, Morowali – Tim Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan kegiatan Monitoring atas Pemanfaatan Hasil Pengadaan Barang/Jasa (PBJ) dan Tindak Lanjut Pengawasan Tata Kelola PBJ Tahun 2025 pada Pemerintah Kabupaten Morowali, Kamis, 5 Maret 2026.

Kegiatan monitoring ini merupakan tindak lanjut atas hasil audit tata kelola PBJ Tahun 2025 yang sebelumnya telah dilaksanakan. Melalui monitoring ini, BPKP memastikan bahwa rekomendasi hasil audit telah ditindaklanjuti secara memadai serta memberikan nilai tambah bagi peningkatan tata kelola pengadaan di daerah.

Dalam pelaksanaannya, tim melakukan pemantauan terhadap tiga paket kegiatan strategis, yaitu Pembangunan Pasar Rakyat Bahodopi, Pembangunan Gedung Kantor Imigrasi, serta Pembangunan Gedung Baru Poli Administrasi Puskesmas Bahodopi. Pemantauan dilakukan secara komprehensif untuk memastikan bahwa volume realisasi pekerjaan telah sesuai dengan kontrak, telah dicatat sebagai aset Pemerintah Daerah, dimanfaatkan oleh pihak yang tepat, tidak dalam kondisi idle (mangkrak), serta seluruh rekomendasi audit sebelumnya telah ditindaklanjuti secara tuntas.

Kepala Perwakilan BPKP Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, menyampaikan bahwa kegiatan monitoring ini bertujuan memastikan hasil pengadaan barang dan jasa benar-benar memberikan manfaat optimal bagi masyarakat serta memperkuat tata kelola pengadaan di daerah.

“Melalui monitoring ini kami ingin memastikan bahwa hasil pengadaan barang dan jasa benar-benar dimanfaatkan secara optimal oleh pemerintah daerah dan memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Selain itu, kami juga mendorong agar seluruh rekomendasi hasil pengawasan dapat ditindaklanjuti secara tuntas sehingga tata kelola PBJ di daerah semakin transparan, efektif, dan akuntabel,” ujar Agus.

Kegiatan monitoring diakhiri dengan exit meeting pembahasan hasil bersama Wakil Bupati Morowali, Iriane Iliyas, beserta perangkat daerah terkait. Dalam pertemuan tersebut disampaikan hasil pemantauan serta rekomendasi perbaikan guna memperkuat tata kelola PBJ yang lebih akuntabel dan berkelanjutan.

Melalui kegiatan ini diharapkan Pemerintah Kabupaten Morowali semakin mampu meningkatkan kualitas perencanaan dan pelaksanaan pengadaan barang dan jasa, memastikan setiap belanja daerah memberikan manfaat optimal bagi masyarakat, serta mewujudkan tata kelola PBJ yang transparan, efektif, dan akuntabel.