RRI.CO.ID, Palu – Berbagai upaya terus dilakukan BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu dalam memastikan seluruh pekerja di Sulawesi Tengah memiliki perlindungan, Kepala BPJS Ketenagakerjaan Cabang Palu Nursalam Halim, Rabu, 04 Maret 2026, melakukan pertemuan tatap muka dengan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Tengah. Dikatakan hal ini dilakukan sebagai bentuk komitmen pihaknya dalam upaya memperluas cakupan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja, khususnya pekerja rentan.

“Kami melakukan koordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Provinsi Sulawesi Tengah untuk melakukan pendataan terkait dengan jumlah pekerja yang ada di Sulawesi Tengah. Dari data ini nanti kita bisa lihat berapa persen pekerja yang terlindungi dan nanti kita cari sama-sama solusinya bagaimana biar semua pekerja bisa terlindungi,” tuturnya.

Nusalam Halim mengatakan dukungan Dukcapil sangat penting dalam memastikan akurasi data Nomor Induk Kependudukan (NIK) sebagai syarat utama kepesertaan. Integrasi dan sinkronisasi data akan mempercepat proses pendaftaran serta meminimalisir kendala administrasi di lapangan.

Pertemuan yang berlangsung dalam suasana hangat dan penuh semangat kolaborasi ini membahas penguatan sinergi antarinstansi dalam mendukung validitas dan pemutakhiran data kependudukan sebagai dasar perlindungan pekerja rentan. Kelompok pekerja rentan yang menjadi perhatian meliputi pekerja informal, buruh harian lepas, petani, nelayan, hingga pelaku UMKM yang memiliki risiko kerja namun belum seluruhnya terlindungi program jaminan sosial.

“Melalui koordinasi ini, diharapkan semakin banyak pekerja rentan di Sulawesi Tengah yang memperoleh perlindungan Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM), sehingga memberikan rasa aman dan kepastian bagi pekerja serta keluarganya,” ujar Nursalam.

Sinergi antara BPJS Ketenagakerjaan dan Dukcapil menjadi langkah konkret dalam mewujudkan perlindungan menyeluruh bagi seluruh pekerja di Sulawesi Tengah, sejalan dengan komitmen menghadirkan negara dalam memberikan perlindungan sosial bagi masyarakat.