RRI.CO.ID, Palu - Kantor Wilayah Kementerian Agama dan Haji Provinsi Sulawesi Tengah menindaklanjuti imbauan pemerintah pusat terkait meningkatnya eskalasi konflik di kawasan Timur Tengah. Calon jemaah umrah diminta menunda keberangkatan hingga situasi dinyatakan aman dan kondusif.

Kepala Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Sulawesi Tengah, Muchlis Aseng, menjelaskan kepada RRI pada Selasa, 3 Maret 2026, bahwa kebijakan tersebut merupakan langkah antisipatif guna menjaga keselamatan dan kenyamanan jemaah. Imbauan tersebut merujuk pada arahan pemerintah pusat melalui Wakil Menteri Haji dan Umrah Republik Indonesia.

Menurut Muchlis, konflik yang terjadi berdampak pada operasional sejumlah penerbangan di Arab Saudi. Penutupan sementara Bandara Madinah menjadi salah satu perhatian, sementara Bandara Internasional King Abdul Aziz Jeddah masih beroperasi dengan pengawasan dan penyesuaian tertentu.

“Kami sudah menghimbau seluruh PPIU di Sulawesi Tengah agar menunda keberangkatan sampai kondisi benar-benar stabil. Ini semata-mata demi keselamatan jemaah,” ujarnya.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini terdapat sedikitnya lima Penyelenggara Perjalanan Ibadah Umrah (PPIU) asal Sulawesi Tengah yang terdata aktif dan telah diajak berkoordinasi terkait perkembangan situasi. Pihaknya telah melakukan komunikasi langsung untuk memastikan seluruh travel mematuhi imbauan tersebut.

Selain dengan PPIU, Kemenhaj Sulteng juga telah berkoordinasi dengan Kantor Urusan Haji di Arab Saudi serta memantau perkembangan melalui jalur resmi pemerintah dan maskapai penerbangan. Langkah ini dilakukan untuk memastikan setiap kebijakan diambil berdasarkan informasi terkini.

Muchlis menegaskan bahwa kebijakan ini bersifat sementara dan akan disesuaikan dengan perkembangan kondisi di lapangan. Ia juga mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan hanya mengacu pada informasi resmi dari pemerintah.