RRI.CO.ID, Palu - Ombusman Sulawesi Tengah mendorong partisipasi publik dalam pengawasan demi memperkuat kualitas pelayanan publik di bidang pendidikan. Hal itu disampaikan dalam Forum Konsultasi Publik Standar Pelayanan yang digelar Balai Penjaminan Mutu Pendidikan Sulawesi Tengah di Hotel Santika Palu, Senin, 2 Februari 2026.

Kepala Keasistenan Pencegahan Maladministrasi Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Susiati, menekankan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawasi jalannya pelayanan publik. Ia menyampaikannya saat tampil sebagai pembicara pertama dalam forum tersebut dengan materi Partisipasi Masyarakat dalam Pengawasan Pelayanan Publik Pendidikan.

Susiati menjelaskan, Ombudsman memiliki tugas menerima laporan, melakukan pemeriksaan, hingga memberikan rekomendasi atas dugaan maladministrasi. Selain itu, katanya, Ombudsman juga berwenang melakukan investigasi atas prakarsa sendiri serta mendorong perbaikan sistem pelayanan.

"Hal ini menjadi landasan penting dalam menjaga kualitas layanan public," ucap Susiati.

Ia juga menyinggung pendekatan pelayanan publik baru yang sejalan dengan konsep “exit” dan “voice”. Dalam konteks ini, kata Susiati, masyarakat tidak hanya menjadi penerima layanan, tapi juga memiliki ruang untuk menyuarakan kritik dan masukan.

"Pendekatan tersebut dinilai mampu mendorong perbaikan layanan secara berkelanjutan," katanya.

Susiati mengungkapkan, rendahnya kepatuhan terhadap standar pelayanan sering kali memicu terjadinya maladministrasi. Permasalahan ini umumnya didominasi perilaku aparatur maupun terjadi secara sistematis di instansi pelayanan publik.

"Kondisi tersebut pada akhirnya berdampak pada menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah," ujar Susiati.

Melalui forum ini, diharapkan kesadaran seluruh pihak untuk meningkatkan kualitas pelayanan semakin kuat. Partisipasi aktif masyarakat menjadi kunci dalam menciptakan sistem pelayanan yang transparan dan akuntabel. (DL)