RRI.CO.ID, Palu - Pemerintah Provinsi menegaskan komitmennya memperluas kepesertaan pekerja melalui dukungan pembiayaan dari APBD Provinsi, baik untuk pekerja penerima upah (PPU) maupun bukan penerima upah (BPU). Komitmen tersebut di sampaikan dalam Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan (Rakortekrenbang) tahun 2026, bersama Kemendagri, Rabu, 25 Februari 2026.

Dalam Desk Ketenagakerjaan bersama BPJS Ketenagakerjaan, pembahasan difokuskan pada percepatan pencapaian Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (UCJ) di Sulawesi Tengah.

Kepala Bappeda Provinsi Sulawesi Tengah, Drs. Arfan, menegaskan bahwa pencapaian Universal Coverage bukan sekadar memenuhi target nasional, melainkan bentuk nyata kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan sosial.

“Percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan adalah komitmen kami untuk memastikan seluruh pekerja di Sulawesi Tengah, baik formal maupun informal, mendapatkan perlindungan yang layak. Ini bukan hanya soal angka kepesertaan, tetapi tentang jaminan rasa aman bagi pekerja dan keluarganya,” ujarnya.

Ia menambahkan, dukungan pembiayaan melalui APBD merupakan bentuk keberpihakan pemerintah daerah terhadap pekerja rentan, termasuk di sektor jasa konstruksi dan pekerja informal lainnya.

“Kami mendorong sinergi antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan BPJS Ketenagakerjaan agar pendanaan serta pengawasan berjalan berkelanjutan. Seluruh proyek yang dibiayai APBD wajib memberikan perlindungan jaminan sosial bagi pekerjanya, sehingga manfaatnya benar-benar dirasakan,” tegasnya.

Selain dukungan APBD Provinsi, alokasi anggaran melalui APBD Kabupaten/Kota juga dioptimalkan guna memperluas cakupan perlindungan. Pemerintah daerah terus memperkuat pembinaan dan sosialisasi kepada perusahaan, memperluas perlindungan pekerja rentan, serta memastikan keberlanjutan program jaminan sosial ketenagakerjaan.

Langkah ini menjadi bagian dari strategi percepatan Universal Coverage Jaminan Sosial Ketenagakerjaan di Sulawesi Tengah, sekaligus upaya meningkatkan kesejahteraan dan perlindungan sosial bagi seluruh pekerja di daerah.