RRI.CO.ID, Palu – Kantor Wilayah Kementerian Hukum Sulawesi Tengah menggelar sosialisasi pelaksanaan dan pelaporan layanan Pos Bantuan Hukum (Posbankum) Desa/Kelurahan, Selasa 24 Februari 2026. Kegiatan ini menyasar dua wilayah utama, yakni Kecamatan Palu Timur dan Kecamatan Tatanga, guna memastikan optimalisasi layanan hukum di tingkat akar rumput.
Acara tersebut dihadiri oleh para lurah serta paralegal yang bertugas sebagai pelaksana langsung layanan Posbankum di lapangan. Kegiatan ini membahas teknis mengenai mekanisme layanan serta tata cara pelaporan berbasis sistem daring yang telah disediakan kementerian.
Terdapat empat jenis layanan utama yang menjadi fokus pembahasan, mulai dari informasi dan konsultasi hukum hingga bantuan hukum dan advokasi. Selain itu, Posbankum juga menyediakan layanan penyelesaian konflik atau sengketa serta rujukan kepada advokat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Sulawesi Tengah, Rakhmat Renaldy, menjelaskan bahwa kedisiplinan administrasi merupakan indikator penting dalam keberhasilan program ini. Ia berharap setiap layanan yang diberikan kepada warga dapat tercatat secara akurat dan konsisten.
“Posbankum harus hadir sebagai solusi nyata bagi masyarakat dalam menghadapi persoalan hukum. Layanan yang baik harus diiringi dengan pelaporan yang tertib dan konsisten,” ujar Rakhmat Renaldy.
Selain aspek teknis pelaporan, kegiatan ini juga menjadi ruang diskusi bagi para lurah dan paralegal untuk menyampaikan kendala di lapangan. Evaluasi tersebut dianggap penting agar hambatan substantif dalam pemberian bantuan hukum dapat segera dicarikan solusinya.
Ia pun menegaskan komitmen Kanwil Kemenkum Sulteng untuk terus melakukan pemantauan dan pendampingan teknis secara berkala di kedua kecamatan tersebut. Hal ini dilakukan untuk memastikan keberlanjutan operasional Posbankum sehingga akses keadilan bagi masyarakat tetap tersedia secara konsisten.
“Akuntabilitas pelaporan menjadi indikator kinerja yang terukur dan menjadi bagian dari evaluasi nasional. Oleh karena itu, disiplin administrasi adalah kunci keberhasilan Posbankum,” ucaphnya.
Melalui penguatan ini, pemerintah kecamatan dan kelurahan didorong untuk memastikan Posbankum berfungsi optimal setiap harinya. Sinergi antara paralegal dan pemerintah setempat diharapkan mampu memberikan manfaat hukum yang merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....