RRI.CO.ID, Ampana - Dalam rangka memastikan tata kelola pendidikan yang akuntabel dan tepat sasaran, Tim BPKP Provinsi Sulawesi Tengah melaksanakan evaluasi Program Sekolah Rakyat Terintegrasi 60 di Kabupaten Tojo Una-Una, Rabu, 25 Februari 2026.

Evaluasi dilakukan melalui penelaahan dokumen, koordinasi dengan pemerintah daerah, serta observasi langsung terhadap pelaksanaan Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di satuan pendidikan yang menjadi lokus program.

Tim juga meninjau ketersediaan guru dan tenaga kependidikan, kesesuaian kurikulum yang diterapkan, serta melakukan uji petik data anak kategori ATS/APS guna memastikan program benar-benar menyasar anak-anak yang membutuhkan layanan pendidikan.

Langkah ini bertujuan untuk memotret capaian target pembangunan di sektor pendidikan, sekaligus memastikan pelaksanaan program berjalan sesuai kebijakan yang telah ditetapkan.

Kepala Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah, Agus Yulianto, menegaskan bahwa evaluasi ini merupakan bagian dari upaya penguatan akuntabilitas program strategis daerah.

“Melalui evaluasi ini, kami ingin memastikan Program Sekolah Rakyat benar-benar tepat sasaran, dikelola secara akuntabel, dan memberikan dampak nyata dalam menekan angka anak tidak sekolah,” ujarnya.

Selain itu, evaluasi juga difokuskan pada identifikasi potensi risiko administratif dan pengelolaan keuangan agar pelaksanaan program tetap transparan dan berkelanjutan.

BPKP Provinsi Sulawesi Tengah berkomitmen untuk terus mengawal kualitas pembangunan daerah, termasuk dalam upaya meningkatkan akses dan mutu pendidikan bagi seluruh lapisan masyarakat.