RRI.CO.ID, Palu - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah (Sulteng) telah menjadwalkan kegiatan Safari Ramadan 1447 H. Sebanyak 183 Mubaligh akan dilepas secara serentak dan akan tersebar di seluruh Kabupaten/Kota di Sulawesi Tengah.

Hal itu disampaikan oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Provinsi Sulawesi Tengah, Rustam Arifuddin saat diremui di ruang kerjanya pada Rabu, 18 Februari 2026. Ia menyebut tim safari Ramadan itu rencananya akan dilepas secara serentak pada 22 Februari 2026.

“Insyaallah tim safari Ramadan Provinsi Sulawesi Tengah akan dilepas pada tanggal 22 Februari 2026, kemungkinan kita akan lepas itu disesuaikan dengan agenda protokol gubernur,” ucapnya.

Rustam mengatakan, sebanyak 183 munaligh tersebut akan tersebar di 183 masjid di seluruh wilayah Sulawesi Tengah yang telah ditentukan. Dalm rangkaian kegiatan Safari Ramadan tersebut, terdapat sejumlah wilayah yang menjadi prioritas kunjungan Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid.

Ia menjelaskan wilayah prioritas Gubernur selama kegiatan Safari Ramadan 1447 H diantaranya, tanggal 23 Februari 2026 di Kabupaten Parigi Motutong, dilanjutkan tanggal 24 Februari di Kabupaten Donggala, dilanjutkan pada 25 Februari di Kabupaten Sigi, dan berakhir tanggal 26 Februari di Kota Palu.

“Dari seluruh wilayah Itu ada masjid-masjid utama yang akan dikunjungi Gubernur satu rombongan semua ikut di sana,” ucap Rustam.

Selain tim utama Safari Ramadan yang diikuti oleh Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Provinsi (Sekprov) serta sejumlah pejabat lainnya, juga terdapat sejumlah tim yang dipimpin oleh para Kepala OPD di lingkup Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah.

“Kabupaten lain tetap akan dikunjungi, cuma dikunjungi oleh OPD karena mubalighnya sudah disiapkan di sana,” ucap Karo Kesra Sulteng.

Lebih lanjut Rustam menyebut, pelepasan tim Safari Ramadan dijadwalkan akan dilakukan di Rumah Jabatan Gubernur yang terletak di Jl. Moh Yamin pada 22 Februari 2026. Namun lokasi pelepasan akan dipindahkan di kediaman Gubernur Anwar Hafid jika kondisi rumah jabatan Gubernur belum siap untuk digunakan.