RRI.CO.ID, Banggai - Perwakilan BPKP Provinsi Sulawesi Tengah menyelenggarakan Workshop Evaluasi Pengelolaan Keuangan dan Pembangunan Desa di Aula Bappeda dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan, Jumat, 13 Februari 2026. Kegiatan ini diikuti 12 camat dan 141 kepala desa sebagai upaya memperkuat akuntabilitas pengelolaan Dana Desa.

Workshop dibuka oleh Sekretaris Daerah Banggai Kepulauan yang mewakili Bupati. Dalam sambutannya disampaikan bahwa pengelolaan Dana Desa yang transparan dan tepat sasaran menjadi kunci percepatan pembangunan desa sekaligus peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Kegiatan tersebut menghadirkan sejumlah narasumber lintas instansi, di antaranya anggota Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Andhika Mayrizal Amir, Kepala Perwakilan BPKP Sulteng Agus Yulianto, Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Sulawesi Tengah Teddy Suhartadi Permadi, serta perwakilan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Provinsi Sulawesi Tengah.

Kepala Perwakilan BPKP Sulteng, Agus Yulianto, menegaskan bahwa akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa bukanlah beban, melainkan bentuk perlindungan bagi aparatur desa. Menurutnya, tata kelola yang baik akan meminimalkan risiko penyimpangan sekaligus memastikan program pembangunan berjalan efektif.

Ia juga menekankan pentingnya penguatan pengawasan internal dan disiplin administrasi agar setiap tahapan pengelolaan Dana Desa dapat dipertanggungjawabkan secara transparan. Sinergi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah desa dinilai menjadi faktor penting dalam mewujudkan tata kelola yang baik.

Diskusi panel yang berlangsung dalam workshop tersebut membahas penyelarasan kebijakan pusat dengan implementasi di lapangan, penguatan kapasitas aparatur desa, serta dorongan inovasi ekonomi desa agar desa tidak hanya menjadi objek, tetapi subjek pembangunan.

Melalui kegiatan ini, BPKP Sulteng mendorong terwujudnya Good Village Governance di seluruh desa di Banggai Kepulauan. Dana Desa diharapkan benar-benar menjadi motor penggerak pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Workshop ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman para camat dan kepala desa mengenai prinsip akuntabilitas, transparansi, dan efektivitas pengelolaan keuangan desa, sehingga pembangunan desa dapat berjalan lebih terarah dan berkelanjutan.