RRI.CO.ID, Palu - Pekerja perempuan memegang peranan krusial dalam pertumbuhan industri kelapa sawit di tengah meningkatnya minat tenaga kerja di sektor tersebut. Penguatan regulasi serta kebijakan internal perusahaan pun dinilai penting untuk dilakukan, guna memastikan terpenuhinya hak-hak pekerja sekaligus memberikan perlindungan yang maksimal.

Kepala Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sulawesi, Dony Yoga Perdana menyebut, partisipasi perempuan dalam industri kelapa sawit dapat dilihat dari presentase pekerja di wilayah Sulawesi yang mencapai 11%. Meski persentase tersebut masih terlihat kecil, para pekerja perempuan tersebut sudah menempati berbagai posisi strategis yang menjadi pilar kinerja industri sawit.

"Perempuan sudah banyak yang tertarik di industri kelapa sawit, mulai dari pekerjaan di pembibitan, perawatan, hingga level staf dan supervisi," ucap Dony saat ditemui disela kegiatan Pertemuan Pemangku Kepentingan & Lokakarya Perlindungan Pekerja Sawit di Sulawsi, Rabu 11 Februari 2026 di Hotel Santika Palu.

Ditambahkan, guna memastikan perusahaan-perusahaan a dapat menciptakan lingkungan yang aman bagi perempuan untuk bekerja, GAPKI telah meluncurkan paduan praktis yang diterbitkan pada 2021 lalu. Namun diakui, diperlukan sosialisasi berkelanjutan agar implementasi paduan tersebut dapat berjalan optimal.

"Jadi sebenarnya sudah agak lama, tapi kita harus tetap sosialisasikan agar pengusaha-pengusaha, khususnya yang berada dibawah naungan GAPKI Sulawesi, dapat memenuhi normatif-normatif yang harus dilakukan untuk melindungi para pekerja perempuan di industri ini," tuturnya.

Hingga saat ini, GAPKI Sulawesi tidak menerima laporan terkait pelanggaran ruang aman perempuan, seperti kasus pelecehan dan kekerasan seksual.Meski demikian, Doni tetap menyoroti dinamika lain di luar daerah seperti konflik agraria yang kerap bersinggungan dengan peran perempuan di sekitar perkebunan.

"Konflik yang kami amati beberapa waktu terakhir lebih ke konflik agraria, kita ingin menyelesaikan masalah tersebut dengan usaha-usaha persuasif dan tanpa kekerasan," kata Dony.

Ia memastikan bahwa regulasi ketat untuk mengatasi kasus kekerasan terhadap perempuan sudah tersedia. Pengawasan secara berkala juga terus dilakukan dengan berkoordinasi bersama Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) di wilayah masing-masing.