RRI.CO.ID, Palu - Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah menegaskan komitmennya dalam melindungi pekerja perempuan, tak terkecuali di industri kelapa sawit. Berbagai upaya strategis tengah dirumuskan guna menjamin terciptanya lingkungan kerja yang aman, inklusif, dan mendukung produktivitas perempuan di industri tersebut.

Plh. Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Dinaskertrans) Sulawesi Tengah, Firdaus Abdul Karim menyebut, saat ini pihaknya telah menyiapkan berbagai program, seiring dengan meningkatnya partisipasi perempuan di industri ini. Langkah ini mencakup pengawasan intensif terhadap seluruh aktivitas perusahaan perkebunan agar tetap mematuhi regulasi perlindungan tenaga kerja yang berlaku.

"Kita siapkan langkah-langkah strategis dalam pembinaan dan pengawasan terkait dengan kegiatan-kegiatan yang ada di sektor kelapa sawit," ucap Firdaus saat ditemui disela kegiatan Pertemuan Pemangku Kepentingan & Lokakarya Perlindungan Pekerja Sawit di Sulawsi, Rabu 11 Februari 2026 di Hotel Santika Palu.

Ia menambahkan, salah satu yang menjadi fokus utama dalam pengawasan yang dilakukan adalah Pengujian dan Pemeriksaan (Uji Riksa) serta pemenuhan norma pengupahan bagi pekerja. Upaya tersebut penting hak ekonomi pekerja perempuan terjamin, terutama terkait kesetaraan upah dan tunjangan.

"Program khusus yang kami akan lakukan adalah pengawasan norma pengupahan dan uji riksa," tuturnya.

Kepala Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (GAPKI) Sulawesi, Dony Yoga Perdana menyebut, partisipasi perempuan dalam industri kelapa sawit dapat dilihat dari presentase pekerja di wilayah Sulawesi yang mencapai 11%. Meski persentase tersebut masih terlihat kecil, para pekerja perempuan tersebut sudah menempati berbagai posisi strategis yang menjadi pilar kinerja industri sawit.

"Perempuan sudah banyak yang tertarik di industri kelapa sawit, mulai dari pekerjaan di pembibitan, perawatan, hingga level staf dan supervisi," ucap Dony.