RRI.CO.ID, Palu – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Provinsi Sulawesi Tengah menggelar Focus Group Discussion (FGD) Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) Periode Tahun 2025 Tahun Anggaran 2026 Provinsi Sulawesi Tengah, yang digelar di Livistona Room Lt.2 Hotel Best Western Coco Palu, Kamis 12 Februari 2026.

Sekretaris Daerah Provinsi Sulawesi Tengah Novila menegaskan, Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah memandang demokrasi yang sehat dan kuat sebagai fondasi utama dalam mewujudkan pembangunan daerah yang inklusif dan berkelanjutan. Demokrasi yang berkualitas, menurutnya, akan melahirkan kebijakan publik yang responsif, transparan, dan berpihak pada kepentingan rakyat.

“Indeks Demokrasi Indonesia bukan sekadar angka statistik, melainkan cerminan kualitas tata kelola pemerintahan, partisipasi masyarakat, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia,” ujar Novalina.

Disisi lain IDI mengukur perkembangan demokrasi di daerah melalui tiga aspek utama, yakni kebebasan sipil, hak-hak politik, dan kapasitas lembaga demokrasi.

“IDI menjadi potret kebebasan berdemokrasi masyarakat sipil sekaligus gambaran pelaksanaan hak-hak politik warga dalam melihat kualitas Indeks Demokrasi Indonesia di daerah,” jelasnya.

Hasil pengukuran tersebut diharapkan menjadi bahan evaluasi dan dasar perumusan kebijakan yang lebih tepat sasaran, khususnya dalam memperkuat partisipasi publik, menjaga kebebasan berpendapat, serta meningkatkan kapasitas lembaga-lembaga demokrasi di daerah.

“Demokrasi bukan hanya tentang proses pemilihan umum, tetapi juga bagaimana kita membangun budaya dialog, toleransi, serta penghormatan terhadap perbedaan. Sulawesi Tengah adalah daerah yang majemuk, dan keberagaman adalah kekuatan kita,” tegasnya.