RRI.CO.ID, Palu - Pemerintah Kota Palu menunjukkan komitmennya dalam mendukung pengelolaan sektor pertambangan yang berwawasan lingkungan. Hal itu ditunjukkan melalui kehadiran Wakil Wali Kota Palu, Imelda Liliana Muhidin dalam Rapat Koordinasi bersama Pemerintah Provinsi Sulawesi Tengah, unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), serta sejumlah pihak terkait, Senin, 9 Februari 2026. 

Rapat yang berlangsung di Ruang Rapat Polibu, Kantor Gubernur Sulawesi Tengah tersebut mengangkat topik “Tata Kelola Pertambangan yang Ramah dan Berwawasan Lingkungan Provinsi Sulawesi Tengah". Kegiatan rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid. 

Gubernur mengatakan Rakor bertujuan untuk menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan terkait pengelolaan pertambangan yang ramah lingkungan dan berkelanjutan. Menurutnya, saat ini regulasi terkait pengelolaan pertambangan sebenarnya sudah cukup lengkap, bahkan terdapat berbagai aturan best practice. 

​Baca Juga: BPJN Sulteng: Elevated Road Dirancang Bukan Untuk Pejalan

Namun, banyaknya aturan tersebut terkadang menimbulkan tumpang tindih, sehingga diperlukan kesepahaman bersama dalam implementasinya.

“Yang terpenting adalah kesepahaman kita terkait pengelolaan pertambangan agar dapat dilaksanakan sesuai kewenangan masing-masing dalam upaya perbaikan tata kelola pertambangan,” ujar gubernur.

Gubernur Anwar menegaskan, isu lingkungan menjadi salah satu dampak utama dalam pengelolaan pertambangan. Jika pengelolaan tidak dilakukan dengan baik, dampaknya bisa sangat besar, bahkan berpotensi menimbulkan bencana. Selain itu, ia juga menyoroti adanya kegiatan pertambangan yang secara administratif memiliki izin, namun pelaksanaannya di lapangan tidak sesuai dengan ketentuan. 

Tercatat, terdapat 153 izin mineral yang tersebar di 13 kabupaten/kota serta 565 izin non-mineral. Melalui rapat tersebut, pemerintah akan melakukan klasifikasi terhadap kegiatan pertambangan yang secara legal memenuhi syarat, namun dalam pelaksanaannya tidak sesuai. 

Evaluasi lapangan dinilai penting untuk memastikan kesesuaian lokasi dan aktivitas pertambangan dengan izin yang diberikan. Gubernur juga menekankan pentingnya kerja sama yang solid dan terkoordinasi dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap kegiatan pertambangan.

​Baca Juga: BPJN Sulteng Uji Coba Elevated Road Kota Palu

Dalam kesempatan tersebut, gubernur memaparkan konsep Berani Tata Kelola Pertambangan yang Ramah dan Berwawasan Lingkungan melalui sejumlah langkah strategis. Diantaranya peningkatan sinergitas antara pemerintah provinsi, pemerintah kabupaten/kota, TNI, Polri, Kejaksaan, BIN, BPK, serta perangkat teknis daerah.

Langkah lainnya meliputi penataan perizinan sesuai regulasi dan ketentuan izin usaha pertambangan, pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap kepatuhan pemegang izin, evaluasi terhadap pelanggaran tata ruang, lingkungan, dan perizinan berusaha di sektor pertambangan. Selain itu Gubernur juga memaparkan strategi penertiban dan pemberian sanksi administratif terhadap pelaku usaha yang tidak mematuhi aturan, termasuk penindakan terhadap kegiatan pertambangan ilegal.