RRI.CO.ID, Palu - Gubernur Sulawesi Tengah, Anwar Hafid menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan masih menjadi fokus utama pembangunan di Sulawesi Tengah. Ia menekankan bahwa persoalan tersebut harus ditangani secara terpadu dengan memanfaatkan potensi sumber daya alam yang dimiliki daerah.

“Kemiskinan menjadi salah satu isu strategis yang terus kita tangani secara bertahap dan berkelanjutan. Dengan potensi sumber daya alam yang kita miliki, ini menjadi peluang besar untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Karena itu, diperlukan penguatan langkah, sinergi, dan evaluasi berkelanjutan agar program yang dijalankan semakin tepat sasaran,” ujarnya.

Gubernur menyoroti bahwa besarnya anggaran penanganan kemiskinan belum sepenuhnya memberikan dampak signifikan. Karena itu, ia menilai perlu adanya perencanaan yang lebih tepat sasaran melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) agar intervensi pembangunan benar-benar menyentuh akar persoalan.

Lebih lanjut, ia menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan daerah dengan program nasional, termasuk Asta Cita Presiden, serta visi daerah “Sulteng Nambaso” dan program strategis seperti Berani Cerdas.

Gubernur juga mengingatkan bahwa kelompok masyarakat miskin, khususnya desil 1 dan 2, sering kali tidak terwakili dalam forum perencanaan formal.

“Kelompok desil 1 dan 2 ini jarang bersuara dalam forum resmi. Padahal merekalah yang paling membutuhkan intervensi kebijakan. Karena itu, pendekatan kita harus berubah, harus lebih proaktif menjangkau mereka,” jelasnya.

Ia turut mengapresiasi berbagai program pemerintah pusat yang menyasar kelompok rentan, seperti pendidikan berbasis afirmasi dan jaminan sosial, serta mendorong pemerintah daerah untuk menyesuaikan kebijakan agar sejalan.

Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga mengajak seluruh kepala daerah untuk mengesampingkan perbedaan politik dan bersatu dalam menyelesaikan persoalan masyarakat.

“Mau dari mana pun kita berasal, putih, biru, merah, atau hitam, hari ini kita harus bersatu. Bersatu untuk menyelesaikan persoalan rakyat,” tegasnya.

Di sektor pendidikan, Gubernur menegaskan komitmen memperluas akses pendidikan melalui kebijakan wajib belajar 13 tahun, serta memastikan pendidikan sebagai hak dasar masyarakat.

“Pendidikan bukan beban, tetapi solusi untuk mengurangi beban hidup masyarakat,” ungkapnya.

Selain itu, sektor kesehatan juga menjadi prioritas, terutama dalam menjamin akses layanan bagi masyarakat kurang mampu melalui skema jaminan kesehatan.

“Pendidikan dan kesehatan adalah hak dasar rakyat. Ini kewajiban negara sejak awal berdiri,” tegasnya.

Gubernur menargetkan penurunan angka kemiskinan secara signifikan hingga sekitar 5 persen pada periode 2028–2030 melalui perencanaan yang lebih terarah dan kolaboratif.