RRI.CO.ID, Palu - Predikat Zona Hijau yang diraih Kota Palu dalam Survei Kepatuhan Penyelenggaraan Pelayanan Publik Ombudsman RI menjadi kabar menggembirakan bagi pemerintah daerah. Capaian tersebut menunjukkan meningkatnya kepatuhan terhadap standar pelayanan publik. Namun, di balik prestasi itu, Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah mengungkap masih tingginya aduan masyarakat, terutama di sektor pendidikan dan kepegawaian.

Pejabat fungsional senior Ombudsman RI Perwakilan Sulawesi Tengah, Muhammad Ruslan Yasin, S.E., S.H., M.H., mengatakan laporan masyarakat yang paling banyak diterima saat ini berasal dari persoalan seleksi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). Aduan tersebut umumnya disampaikan oleh peserta yang merasa dirugikan setelah dinyatakan tidak lulus dalam proses seleksi.

"Kalau di bidang kepegawaian, memang paling banyak terkait seleksi P3K. Sebagian besar laporan berasal dari peserta yang tidak lolos dan meminta penjelasan atau menyampaikan keberatan atas proses yang mereka alami," jelas Ruslan.

Selain persoalan kepegawaian, Ombudsman juga masih menerima sejumlah laporan di sektor pendidikan. Aduan tersebut mencakup dugaan pungutan liar di lingkungan sekolah hingga persoalan penyaluran beasiswa yang dinilai belum tepat sasaran.

Ruslan mengungkapkan, pihaknya saat ini masih mendalami sejumlah laporan tersebut dengan mengumpulkan berbagai bukti dan dokumen pendukung sebelum menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik.

"Ini yang lagi kita selidiki. Kesimpulannya belum kita rilis ke masyarakat, tetapi kita masih mengumpulkan bahan-bahan, data-data, atau dokumen yang ada," ujarnya.

Ia menegaskan bahwa tantangan terbesar saat ini adalah memastikan seluruh aparatur penyelenggara pelayanan publik menjalankan tugas secara profesional, transparan, dan bebas dari praktik maladministrasi.

"Yang perlu terus dibenahi adalah perilaku individu penyelenggara pelayanan. Standar pelayanan mungkin sudah baik, tetapi implementasinya harus benar-benar dirasakan masyarakat," katanya.