Pimpin Rapat Penanganan Banjir, Ratu Dewa Usir Staf PPPK Perwakilan OPD

RRI.CO.ID, Palemabang - Wali Kota Palembang, Ratu Dewa, mendadak memimpin rapat koordinasi kesiapan menghadapi musim penghujan. Rapat tersebut membahas antisipasi genangan dan kesiapan infrastruktur menjelang puncak musim hujan Oktober mendatang, Rabu, 16 September 2026.

Ratu Dewa menyoroti ketidakhadiran sejumlah pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) dalam rapat strategis tersebut. Kekecewaannya memuncak setelah salah satu OPD hanya mengirim staf PPPK sebagai perwakilan.

Ratu Dewa kemudian meminta peserta tersebut meninggalkan ruang rapat karena dinilai tidak menguasai data teknis wilayah. Ia menilai penanganan banjir membutuhkan pejabat berwenang yang mampu mengambil keputusan secara langsung.

"Sebenarnya hari ini yang memimpin rapat adalah Pak Asisten, tetapi saya mendadak mau cek langsung karena ini saya anggap cukup vital, apalagi di bulan 10 kita akan memasuki musim penghujan," ujar Ratu Dewa.

Pemerintah Kota Palembang memetakan 12 titik genangan utama di sejumlah jalan protokol. Selain itu, terdapat 28 titik genangan lain yang juga masuk dalam pemantauan pemerintah.

"Kita fokus konsentrasi dulu pada 12 titik genangan air yang ada di jalan-jalan protokol, walaupun di samping itu ada 28 titik lainnya. Saya ingin memetakan betul penanganan jangka pendek, menengah, dan panjangnya seperti apa," ucapnya.

Sejumlah lokasi menjadi perhatian, antara lain Jalan Angkatan 45, depan Damri, Jalan A. Rivai, dan depan Khadijah. Lokasi lainnya meliputi depan DA, Asrama Haji, Kambang Iwak, SMK 2, Mayor Salim Batubara, dan Dharma Agung.

Ratu Dewa meminta dilakukan pemeriksaan ulang terhadap seluruh titik rawan genangan sebelum musim penghujan. Penanganannya akan dibagi menjadi langkah jangka pendek, menengah, dan panjang sesuai kondisi lapangan.

Sejumlah persoalan teknis ditemukan, termasuk jalan nasional amblas, cross drain terputus, dan saluran drainase menyempit. Pemkot juga menyiapkan pompa portabel untuk mengantisipasi genangan di sejumlah lokasi krusial.

Penanganan banjir turut membutuhkan koordinasi dengan Balai Sungai dan Balai Jalan Nasional. Ratu Dewa juga meminta camat serta lurah menggerakkan masyarakat membersihkan saluran melalui gotong royong.

Ia menegaskan persoalan sampah tidak dapat hanya dibebankan kepada petugas pekerjaan umum. Pemkot menargetkan penanganan saluran pada 114 anak sungai melalui keterlibatan pemerintah dan masyarakat.

"Masalah sampah ini tidak bisa hanya mengandalkan petugas PU saja. Saya minta camat dan lurah menggerakkan warga, gotong royong harus digalakkan agar saluran di 114 anak sungai bisa kita atasi bersama," ujarnya.

Ditengah rapat, Ratu Dewa berang terhadap peserta yang dinilai tidak menguasai data teknis wilayah. Kekecewaannya bertambah setelah mengetahui sejumlah pejabat dinas tidak hadir langsung dan hanya mengutus perwakilan.

Ia kemudian meminta staf PPPK yang mewakili kepala dinas tersebut meninggalkan ruang rapat. Sikap itu ditegaskan sebagai bentuk keseriusan pemerintah memastikan penanganan banjir dan keselamatan warga mendapat komitmen penuh seluruh pimpinan OPD.