Antrean BBM Bersubsidi, Gubernur Sumsel Minta Distribusi Terbuka

RRI.CO.ID, Palembang - Persoalan antrean pengisian BBM bersubsidi di sejumlah SPBU di Sumatera Selatan dibahas dalam rapat koordinasi yang dipimpin Gubernur Sumsel, Herman Deru di Palembang, Selasa, 9 September 2026.

Rakor tersebut membahas ketersediaan dan distribusi BBM bersubsidi, termasuk langkah yang perlu dilakukan untuk mengurangi antrean serta memastikan pelayanan kepada masyarakat.

Gubernur Herman Deru meminta proses penyediaan hingga distribusi BBM dibuka secara transparan agar masyarakat mengetahui kondisi pasokan dan kendala yang terjadi di lapangan.

“Saya ingin semua cluster, dari FAME sampai distribusi ke konsumen, seterbuka-terbukanya kepada masyarakat. Masyarakat harus tahu. Kalau ada kendala, kita atasi bersama,” tegasnya.

Menurut Herman Deru, pemerintah tidak hanya berkewajiban mengawasi pengelolaan BBM di lapangan, tetapi juga memastikan masyarakat memperoleh pelayanan secara optimal.

Ia juga meminta kepastian mengenai ketersediaan dan kuota BBM bersubsidi. Kuota yang ditetapkan BPH Migas dinilai perlu menjadi perhatian agar kebutuhan masyarakat Sumatera Selatan dapat terpenuhi.

Sementara itu, perwakilan Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel Ayub Ritto menjelaskan penggunaan bahan bakar nabati dalam produksi Bio Solar. Sejak kebijakan tersebut diterapkan, sekitar 50 persen komponen yang didistribusikan untuk Bio Solar berasal dari sawit.

Menurut Ayub, kondisi tersebut membuat kelancaran pasokan dan distribusi bahan baku sawit turut memengaruhi produksi Bio Solar. Gangguan pada stok maupun distribusi dapat berdampak pada penyaluran FAME menuju kilang.

Kondisi tersebut pada akhirnya dapat berpengaruh terhadap ketersediaan BBM di lapangan dan berpotensi menimbulkan antrean di SPBU.

Melalui rapat koordinasi tersebut, pemerintah bersama pihak terkait membahas langkah penanganan antrean, kelancaran distribusi, serta kepastian pasokan BBM bersubsidi bagi masyarakat Sumatera Selatan.