Pertamina Batalkan Kebijakan Pengecekan STNK untuk BBM Subsidi di Sumsel

RRI.CO.ID, Palembang - Rencana penerapan syarat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) untuk pembelian bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di wilayah Sumatera Selatan resmi dibatalkan. Keputusan ini diambil setelah PT Pertamina Patra Niaga Regional Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) mengevaluasi hasil masa transisi dan mendengarkan berbagai masukan dari masyarakat.

Sebelumnya, mekanisme verifikasi melalui pengecekan STNK direncanakan mulai berlaku pada 15 September 2026. Namun, menimbang kondisi di lapangan serta dinamika pelayanan, kebijakan tersebut ditiadakan agar penyaluran energi tetap efektif tanpa menghambat mobilitas warga.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menegaskan bahwa langkah ini merupakan bentuk respons cepat perusahaan terhadap kebutuhan publik.

“Pada prinsipnya, tujuan kami tetap sama, yaitu memastikan BBM subsidi dapat diterima oleh masyarakat yang berhak sekaligus mencegah potensi penyalahgunaan. Berdasarkan evaluasi selama masa uji coba dan masukan dari berbagai pihak, mekanisme pengawasan akan dilakukan sesuai dengan mekanisme yang ada sebelumnya dan pengecekan STNK dibatalkan sebagai persyaratan pelayanan di SPBU,” ujar Rusminto, dalam keterangan tertulis, Kamis, 3 September 2026.

Meski syarat STNK ditiadakan, Pertamina memastikan pengawasan terhadap distribusi energi bersubsidi tidak kendur. Pengawasan kini difokuskan pada optimalisasi sistem digital, pemantauan transaksi berulang yang tidak wajar, serta pencegahan penyalahgunaan QR Code dan nomor polisi kendaraan.

Langkah pengawasan ketat ini tetap berjalan berdampingan dengan aparat penegak hukum, BPH Migas, serta pemerintah daerah sesuai kewenangan masing-masing. Pertamina mengimbau masyarakat agar senantiasa menggunakan BBM subsidi secara bijak dan tepat sasaran. Warga yang memiliki kendala atau ingin menyampaikan laporan dapat memanfaatkan layanan Pertamina Contact Center 135.