Karhutla Meluas, Palembang Siapkan Tim Reaksi Cepat

RRI.CO.ID, Palembang - Pemerintah Kota Palembang mempercepat penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang mencapai 185,5 hektare. Pemerintah juga menyiapkan langkah menghadapi dampak kabut asap terhadap kesehatan masyarakat.

Wali Kota Palembang Ratu Dewa memimpin rapat koordinasi bersama OPD dan Forkopimda di Rumah Dinas Wali Kota, Selasa, 1 September 2026. Rapat tersebut membahas strategi pengendalian karhutla dan dampak kekeringan.

Ratu Dewa mengatakan rapat tersebut menindaklanjuti koordinasi dengan Menteri Kehutanan dan Kepala BNPB. Pemerintah Kota Palembang juga berkoordinasi dengan Gubernur Sumatera Selatan.

Menurut Ratu Dewa, sebagian besar lahan terbakar berada pada kawasan mineral. Kondisi tersebut berbeda dengan lahan gambut yang memiliki karakter penanganan lebih kompleks.

"Berdasarkan data, kebakaran lahan di Palembang sekitar 185,5 hektare merupakan lahan mineral, bukan lahan gambut. Kami membutuhkan percepatan penanganan," ucap Ratu Dewa.

Selain kebakaran lahan, Pemkot Palembang mencatat sekitar 277 hektare lahan mengalami kekeringan. Wilayah terdampak tersebar di Kecamatan Gandus, Kertapati, dan Sematang Borang.

Pemkot Palembang membentuk tim reaksi cepat hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Tim tersebut bekerja bersama Babinsa serta Bhabinkamtibmas untuk memperkuat respons lapangan.

Pemerintah juga menangani dampak kesehatan akibat peningkatan kasus Infeksi Saluran Pernapasan Akut (ISPA). Sebanyak 30 posko penanganan ISPA disiapkan di rumah sakit dan puskesmas.

Ratu Dewa menjelaskan kasus ISPA meningkat selama Agustus 2026. Namun, data Dinas Kesehatan menunjukkan angka harian dan mingguan mulai mengalami penurunan.

"Kami sudah menyediakan 30 posko di rumah sakit dan puskesmas. Kasus ISPA memang meningkat, tetapi tren harian dan mingguan mengalami penurunan," ujarnya.

Pemkot Palembang melakukan penyemprotan pada lokasi yang berpotensi menghasilkan debu. Langkah tersebut bertujuan mengurangi risiko gangguan pernapasan akibat kondisi lingkungan.

Selain itu, pemerintah menyalurkan air bersih untuk wilayah yang mengalami kekurangan pasokan. Distribusi air mencapai 64 tangki setiap hari ke sejumlah lokasi terdampak.

Dalam penanganan karhutla, Pemkot Palembang melibatkan TNI, Polri, dan BPBD. Kolaborasi tersebut dilakukan untuk memetakan wilayah rawan serta menyusun langkah penanganan terpadu.

Pemerintah Kota Palembang meminta seluruh unsur mempercepat pendataan lokasi rawan karhutla. Data tersebut akan menjadi dasar pengajuan bantuan kepada pemerintah provinsi dan pemerintah pusat.