Kawasan Gambut Luas, OKI Dapat Dukungan Daops Karhutla

RRI.CO.ID, OKI - Kementerian Lingkungan Hidup/Badan Pengendalian Lingkungan Hidup meninjau lahan pembangunan Daops Karhutla di Kabupaten Ogan Komering Ilir. Fasilitas tersebut diproyeksikan memperkuat pengendalian kebakaran hutan dan lahan di wilayah yang memiliki gambut luas.

Peninjauan berlangsung pada Rabu, 26 Agustus 2026, dengan dipimpin Direktur Pengendalian Kebakaran Lahan KLH/BPLH Dasrul Chaniago. Tim memastikan kesiapan lokasi sekaligus mengecek lahan yang telah disediakan Pemerintah Kabupaten OKI.

Daops dirancang sebagai pusat operasional pengendalian kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten OKI. Keberadaan fasilitas tersebut diharapkan mempercepat koordinasi, mobilisasi personel, serta pengerahan peralatan saat terjadi kebakaran.

Dasrul mengatakan pembangunan Daops akan memperkuat sistem penanganan Karhutla di Kabupaten OKI. KLH/BPLH juga siap mendukung pembangunan agar pengendalian kebakaran berjalan lebih efektif, katanya.

“Daops akan menjadi penguat sistem penanganan karhutla di OKI. Kami siap mendukung penuh pelaksanaan pembangunan agar operasional pengendalian kebakaran di daerah semakin efektif,” kata Dasrul.

OKI menjadi wilayah prioritas karena memiliki kawasan gambut yang sangat luas dibandingkan wilayah lainnya di Sumatera Selatan. Data pemerintah daerah mencatat sekitar 60,15 persen wilayah OKI merupakan kawasan gambut.

Kawasan gambut tersebut mencakup sekitar 49,3 persen dari total ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Kondisi itu membuat OKI memiliki tingkat kerawanan Karhutla yang tinggi, terutama ketika memasuki musim kemarau.

Bupati OKI Muchendi Mahzareki menyambut baik rencana pembangunan Daops sebagai penguatan penanganan Karhutla di daerah. Pemkab OKI telah menyiapkan lahan bersertifikat untuk memenuhi salah satu persyaratan pembangunan fasilitas tersebut.

“Sekitar 60,15 persen wilayah Kabupaten OKI merupakan kawasan gambut, atau mencakup sekitar 49,3 persen dari total ekosistem gambut di Sumatera Selatan. Tentu Kabupaten OKI membutuhkan dukungan pemerintah pusat,” ujar Muchendi.

Muchendi mengatakan Pemkab OKI juga memperkuat pencegahan Karhutla menghadapi musim kemarau yang diperkirakan berlangsung lebih panjang. Upaya tersebut melibatkan Forkopimda, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa.

“Musim kemarau tahun ini diperkirakan lebih panjang. Karena itu, kami terus memperkuat upaya pencegahan dan penanggulangan dengan melibatkan Forkopimda, pemerintah kecamatan, hingga pemerintah desa,” katanya.

Pembangunan Daops merupakan tindak lanjut usulan Pemkab OKI kepada KLH/BPLH untuk memperkuat pengendalian Karhutla. Usulan tersebut mendapat respons positif setelah pemerintah daerah memenuhi persyaratan utama berupa penyediaan lahan bersertifikat.

Pemerintah pusat memprioritaskan pembangunan Daops di Kabupaten OKI mulai 2027 sebagai bagian dari penguatan sistem pengendalian Karhutla. Fasilitas tersebut diharapkan meningkatkan kesiapsiagaan dan efektivitas penanganan kebakaran di wilayah OKI.