RRI.CO.ID, OKI - Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir (OKI) memperkuat pengelolaan barang milik daerah dan optimalisasi piutang melalui kerja sama dengan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) Sumatera Selatan, Jambi, dan Bangka Belitung. Sinergi tersebut diharapkan meningkatkan tata kelola aset yang lebih efektif, transparan, dan akuntabel sekaligus mendorong peningkatan penerimaan daerah.

Penguatan kerja sama ditandai dengan penandatanganan nota kesepakatan dan perjanjian kerja sama antara Pemerintah Kabupaten OKI dan Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Babel, Rabu, 29 Juli 2026. Kesepakatan itu menjadi bagian dari upaya mengoptimalkan pemanfaatan aset daerah agar memberikan manfaat lebih besar bagi pembangunan.

Bupati OKI Muchendi Mahzareki mengatakan pengelolaan aset tidak boleh berhenti pada pencatatan administrasi semata. Menurutnya, setiap aset daerah harus mampu memberikan nilai tambah melalui pemanfaatan yang produktif dan berkelanjutan.

"Kerja sama ini menjadi langkah penting untuk memastikan seluruh barang milik daerah dikelola secara tertib, optimal, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat serta pembangunan daerah," ujarnya.

Muchendi menjelaskan sinergi dengan DJKN akan memperkuat kapasitas pemerintah daerah dalam penataan, pemanfaatan, hingga optimalisasi aset. Melalui pendampingan tersebut, pemerintah daerah diharapkan mampu mengelola seluruh potensi kekayaan secara profesional dan akuntabel.

Selain pengelolaan aset, kerja sama juga diarahkan untuk mengoptimalkan piutang daerah agar potensi penerimaan dapat dimanfaatkan secara maksimal. Pemerintah Kabupaten OKI berharap pengelolaan aset dan piutang mampu mendukung peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Sementara itu, Kepala Kanwil DJKN Sumsel, Jambi, dan Bangka Belitung, Ferdinan Lengkong, mengatakan kerja sama tersebut menjadi bagian penting dalam memperkuat pengelolaan kekayaan negara dan daerah. Menurutnya, sinergi itu akan membantu pemerintah daerah mengatasi berbagai persoalan pemanfaatan barang milik daerah.

"Pengelolaan barang milik daerah membutuhkan sinergi dan komitmen bersama. DJKN siap memberikan pendampingan agar aset daerah dikelola secara tertib, optimal, dan memberikan manfaat yang lebih besar," ujarnya.

Ferdinan menambahkan optimalisasi aset harus memperhatikan aspek legalitas, administrasi, dan nilai ekonomis. Dengan tata kelola yang baik, aset daerah tidak hanya tercatat sebagai kekayaan, tetapi juga mampu mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan.

Kerja sama tersebut menjadi komitmen bersama Pemerintah Kabupaten OKI dan DJKN dalam memperkuat koordinasi pengelolaan aset serta piutang daerah. Sinergi itu diharapkan mendorong tata kelola kekayaan daerah yang semakin transparan, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan pelayanan publik.