RRI.CO.ID, Banyuasin - Grafik angka kemiskinan di Kabupaten Banyuasin terus melandai dalam empat tahun terakhir. Dari angka 10 persen pada 2022, angka tersebut berhasil ditekan menjadi 9,58 persen di 2023, menyusut ke 9,31 persen di 2024, hingga menyentuh level 8,48 persen pada 2025.

Kendati menunjukkan tren positif, Pemerintah Kabupaten Banyuasin enggan berpuas diri. Celah bantuan salah sasaran dan ego sektoral antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kerap menjadi batu sandungan yang membuat warga rentan miskin mudah jatuh kembali ke jurang kemiskinan.

Guna mengunci konsistensi penurunan tersebut, Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah (RPKD) Banyuasin dirombak dan diselaraskan langsung dengan kebijakan Bappeda Sumatera Selatan, Senin, 27 Juli 2026.

Sekretaris Daerah Banyuasin sekaligus Ketua Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPKD), Erwin Ibrahim, menegaskan bahwa penurunan angka kemiskinan tidak boleh sekadar jadi deretan statistik manis di atas kertas. Intervensi di lapangan harus benar-benar menyasar kantong-kantong kemiskinan secara akurat.

"Diharapkan dengan telah disusunnya Dokumen RPKD Kabupaten Banyuasin, arah kebijakan, program, dan kegiatan penanggulangan kemiskinan lebih terintegrasi, berbasis data yang akurat, serta mampu menghasilkan intervensi yang semakin tepat sasaran bagi masyarakat miskin dan rentan miskin," ujar Erwin.

Sinkronisasi RPKD ini memplot seluruh instrumen dinas—mulai dari sektor pertanian, UMKM, hingga perlindungan sosial—agar bergerak dalam satu komando data. Pendekatan ini digadang-gadang mampu menghapus kebiasaan program tumpang tindih antar-instansi.

Dengan keterpaduan data antara pemkab dan provinsi, Banyuasin menargetkan percepatan pengentasan kemiskinan ekstrem dapat terakselerasi lebih pesat, sekaligus memagari warga kelas menengah bawah agar tidak rentan terperosok ke bawah garis kemiskinan.