RRI.CO.ID, Palembang - Gubernur Sumatera Selatan Herman Deru menegaskan pengentasan kemiskinan harus diawali dengan data yang akurat serta kepemimpinan yang mampu membangun kolaborasi lintas sektor. Menurutnya, kedua aspek tersebut menjadi fondasi dalam merumuskan kebijakan yang tepat sasaran.

Pernyataan itu disampaikan saat memberikan keynote speech pada pembukaan Benchmarking Kebijakan Dalam Negeri Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat I Angkatan LXVII Tahun 2026 di Palembang, Jumat, 24 Juli 2026.

Di hadapan pimpinan instansi dan lembaga negara, Herman Deru mengatakan seorang pemimpin tidak dapat bekerja sendiri menyelesaikan persoalan pembangunan. Seluruh unsur pemerintah hingga tingkat RT harus memiliki visi yang sama dalam melayani masyarakat.

"Kuncinya adalah mengintegrasikan semua kekuatan. Pemimpin harus bisa mengkolaborasikan kedudukan dengan pengalamannya. Garis hierarki sampai tingkat RT harus dirangkul, termasuk bersinergi satu frekuensi dengan TNI dan Polri demi menciptakan rasa aman yang berdampak langsung pada perekonomian," ujarnya.

Selain kolaborasi, Herman Deru menegaskan kebijakan harus disusun berdasarkan kondisi riil di lapangan. Ia meminta setiap persoalan dianalisis melalui data yang valid dan verifikasi langsung kepada masyarakat.

"Tidak mungkin kita bisa mengatasi masalah tanpa diagnosis yang jelas. Jangan hanya melihat dari jendela, tapi turun langsung ke lapangan. Konfirmasi antara laporan dan kondisi riil di masyarakat," ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, Herman Deru memaparkan keberhasilan Program Gerakan Sumsel Mandiri Pangan (GSMP). Program yang lahir saat pandemi COVID-19 itu dinilai mampu menekan inflasi, meningkatkan produktivitas masyarakat, dan mengantarkan Sumsel meraih penghargaan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Terbaik.

Menurutnya, pengentasan kemiskinan tidak selalu dilakukan melalui bantuan materi. Pendekatan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia dinilai lebih efektif menciptakan kemandirian ekonomi.

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI Agus Sudrajat mengatakan Sumatera Selatan layak menjadi lokasi pembelajaran peserta PKN Tingkat I. Ia menilai Sumsel berhasil menyelaraskan kebijakan daerah dengan program pemerintah pusat, termasuk dalam penurunan angka kemiskinan.

"Persoalan kemiskinan adalah masalah multidimensional. Peserta PKN I dituntut mampu melihat ini dari berbagai sudut kelembagaan untuk mempercepat penyelesaiannya. Sumsel adalah tempat yang tepat untuk mempelajari kepemimpinan kolaboratif, transformasi perlindungan sosial, hingga pemutusan rantai kemiskinan berbasis ekonomi lokal," ujarnya.

Ketua Kelas PKN I Angkatan LXVII, Istiyadi Insani, mengatakan kegiatan tersebut mengangkat tema kepemimpinan kolaboratif dalam mewujudkan pengentasan kemiskinan berbasis pemberdayaan masyarakat berkelanjutan. Kegiatan diikuti 42 peserta dari pemerintah daerah, kementerian, Polri, Kejaksaan, BIN, dan sejumlah lembaga negara.