Anggota DPRD Sumsel Akui Antrean Solar Sangat Dikeluhkan Masyarakat

RRI.CO.ID, Palembang- Persoalan antrean panjang kendaraan untuk mendapatkan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar masih menjadi keluhan utama masyarakat di Daerah Pemilihan (Dapil) II Kota Palembang. Keluhan antrean solar ini hampir selalu muncul dalam setiap agenda reses yang digelar DPRD Sumsel.

“Kondisi tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab kemacetan yang terus berulang di sejumlah ruas jalan. Persoalan antrean solar hampir selalu muncul dalam setiap agenda reses yang digelar bersama masyarakat,” ungkap Koordinator Reses Anggota DPRD Sumatera Selatan (Sumsel) Dapil II Kota Palembang, Zaitun, Kamis 9 Juli 2026 saat melakukan tahapan reses DPRD Sumsel.

Menurut Zaitun hampir di setiap reses persoalan ini selalu muncul karena menyebabkan kemacetan yang cukup mengganggu aktivitas masyarakat. Selain antrean BBM, warga juga menyampaikan sejumlah aspirasi lain, seperti persoalan kemacetan lalu lintas, kebutuhan normalisasi saluran air, hingga penataan lingkungan.

Politisi Partai Gerindra tersebut menyebut, Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan telah mulai melakukan berbagai langkah untuk mengatasi persoalan antrean solar dengan melibatkan sejumlah pihak terkait. Upaya tersebut meliputi pengaturan lalu lintas, memastikan ketersediaan kuota solar, hingga melakukan pengawasan terhadap dugaan praktik penyalahgunaan distribusi BBM bersubsidi.

Zaitun berharap pengawasan dilakukan secara maksimal agar akar persoalan dapat segera diselesaikan. Menurutnya, kelancaran distribusi dan ketersediaan kuota sesuai kebutuhan akan berdampak langsung terhadap berkurangnya antrean kendaraan.

"Kalau distribusi solar lancar dan kuotanya aman, otomatis antrean akan berkurang dan kemacetan bisa terurai. Karena itu DPRD Susmel mendorong adanya pengawasan maksimal terkait akar persoalan penyaluran BBM Bersubsidi jenis solar itu,” tegas Zaitu.

Selain persoalan antrean solar, Zaitun juga menyoroti aspirasi masyarakat terkait pembangunan kantor lurah yang telah diusulkan sejak sekitar satu tahun lalu. Usulan tersebut sebelumnya disampaikan warga dalam kegiatan reses di Kantor Camat Lawang Kidul dan telah diteruskan kepada Wali Kota Palembang.Referensi Geografis

Namun, hingga saat ini pembangunan kantor lurah tersebut masih terkendala persoalan ketersediaan lahan. Zaitun meminta masyarakat maupun pihak terkait dapat membantu mencarikan solusi terkait kebutuhan lahan tersebut. DPRD Sumsel, kata dia, siap mendorong dan menyampaikan usulan tersebut kepada pemerintah agar dapat segera direalisasikan.

"Kantor lurah merupakan fasilitas pelayanan publik yang sangat dibutuhkan masyarakat. Karena itu kami akan terus mendorong agar persoalan lahannya segera mendapat solusi sehingga pembangunan dapat direalisasikan," tegasnya.