RRI.CO.ID, Palembang - Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru, mengapresiasi penyelenggaraan Forum Akselerator Negeri yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala daerah se-Sumatera dan berlangsung di Ballroom Hotel Wyndham OPI Jakabaring, Palembang, Sabtu, 25 April 2026.

Forum ini menjadi wadah strategis bagi pemerintah daerah untuk menyerap arahan serta masukan dari pemerintah pusat, sekaligus sebagai ruang diskusi antar kepala daerah dalam mendorong percepatan pembangunan.

“Kegiatan ini sangat positif, karena di sini kita mendengarkan arahan dan masukan dari Wamendagri, lalu kita diskusikan bersama dalam Forum Akselerator Negeri,” ujar Herman Deru.

Ia menambahkan, forum tersebut menjadi wadah terhormat bagi para pemimpin daerah untuk berimprovisasi dan mendayagunakan potensi yang dimiliki dalam menjalankan pembangunan di wilayah masing-masing.

“Kita di daerah tidak bisa semena-mena membuat aturan hanya untuk mengejar pendapatan tanpa payung hukum yang jelas dari pusat. Terkait dana bagi hasil, DAU, dan lainnya, tentu kami berharap ada solusi dari pemerintah pusat,” tegasnya.

Herman Deru juga menyoroti perbedaan kondisi antara Pulau Sumatera dan Pulau Jawa, khususnya dalam aspek infrastruktur. Menurutnya, Sumatera memiliki tantangan tersendiri karena luas wilayah yang besar serta tingginya tuntutan masyarakat terhadap pembangunan.

“Kami berharap ada solusi dari Kemendagri agar daerah tetap mampu memberikan pelayanan pembangunan secara optimal kepada masyarakat,” katanya.

Sementara itu, Wakil Menteri Dalam Negeri RI, Bima Arya, menjelaskan bahwa forum tersebut berfokus pada akselerasi pembangunan daerah.

“Di Kemendagri kami sering mendengar curhatan kepala daerah. Ada yang mengeluh, tetapi banyak juga yang tetap semangat. Forum ini menjadi ruang untuk memastikan visi nasional dapat terakselerasi hingga ke daerah,” ujarnya.

Ia menambahkan, pendekatan kewilayahan menjadi fokus dalam forum kali ini, khususnya di Sumatera, dengan penekanan pada kebutuhan infrastruktur serta penguatan payung hukum guna meningkatkan pendapatan daerah.