RRI.CO.ID, Muara Enim - Bupati Muara Enim, Edison menegaskan kesiapan daerahnya menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Kesiapan itu dengan menetapkan status siaga darurat selama 123 hari, mulai 1 Mei - 31 Agustus 2026.

“Penetapan ini sebagai langkah antisipasi menghadapi puncak musim kemarau yang diprediksi berlangsung Juli hingga Agustus mendatang,” ungkap bupati dalam rapat koordinasi pengendalian karhutla Provinsi Sumatera Selatan yang dipimpin Gubernur Herman Deru di Graha Bina Praja, Jumat, 24 April 2026.

Bupati hadir bersama jajaran Forkopimda Muara Enim, yakni Kapolres AKBP Hendri Syaputra, dan Dandim 0404 Letkol Kav Sahid Winagiri. Rakor tersebut menyoroti karhutla sebagai ancaman serius terhadap ekonomi, kondisi lahan, dan tingkat kerawanan kebakaran di wilayah Sumsel.

Pemerintah Provinsi Sumsel sendiri telah menetapkan status siaga darurat bencana asap akibat karhutla sejak 22 April 2026 hingga 30 November 2026. Menurut bupati, langkah ini penting agar penanganan bencana dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terpadu sesuai standar serta prosedur yang berlaku.

Ia menekankan kesiapan daerah menjadi kunci untuk meminimalisir dampak bencana asap menyusul prediksi musim kemarau tahun ini menunjukkan tingkat kerawanan yang cukup tinggi. “Oleh karena itu, penetapan status siaga darurat di Muara Enim diharapkan mampu memperkuat koordinasi lintas sektor dalam menghadapi potensi karhutlah,” katanya.

Sebagai bagian dari kesiapan, Muara Enim telah menyiapkan sejumlah peralatan penanggulangan bencana. “Diantaranya tiga unit mobil rescue, dua unit mobil tangki suplai berkapasitas 5.000 liter, 23 unit motor rescue, 30 unit pompa air, serta 200 roll selang air,” rinci bupati.

Bupati menilai ketersediaan sarana ini akan mendukung upaya lapangan dalam mengendalikan kebakaran. Melalui rakor tersebut, Bupati berharap seluruh pihak dapat bersinergi sehingga Sumsel, khususnya Muara Enim, terbebas dari ancaman karhutla.

“Saya menekankan bahwa kesiapan bersama akan menjadi penentu keberhasilan dalam menjaga lingkungan dan melindungi masyarakat dari dampak bencana asap. Termasuk koordinasi bersama lintas instansi,” pungkasnya.