RRI.CO.ID, Musi Banyuasin - Peran kecamatan sebagai ujung tombak pemerintahan kembali ditegaskan Bupati Musi Banyuasin (Muba) HM Toha Tohet saat memimpin rapat koordinasi bersama para camat se-Kabupaten Musi Banyuasin, Kamis, 16 April 2026. Rapat tersebut menjadi forum strategis untuk menyelaraskan arah kebijakan pemerintah daerah hingga ke tingkat kecamatan, khususnya dalam percepatan pembangunan infrastruktur dan peningkatan pelayanan publik.

Dalam arahannya, Bupati Toha menekankan bahwa pembangunan infrastruktur di wilayah kecamatan harus berjalan cepat karena berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi masyarakat. “Hal ini mendorong percepatan pembangunan, khususnya di sektor infrastruktur yang berdampak langsung terhadap aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat,” ujar Toha.

Ia menegaskan, camat memiliki posisi krusial sebagai ujung tombak pemerintahan di wilayah. Karena itu, pola pelayanan kepada masyarakat harus berubah menjadi lebih aktif, responsif, dan solutif.

“Kita harus memastikan masyarakat mendapatkan pelayanan yang prima dari pemerintah kecamatan. Camat tidak boleh hanya menunggu laporan, tetapi harus aktif turun ke lapangan ketika ada persoalan di tengah masyarakat agar dapat segera diselesaikan,” tegasnya.

Menurutnya, kedekatan aparatur pemerintah dengan masyarakat menjadi kunci utama terciptanya pelayanan publik yang efektif sekaligus mempercepat penyelesaian berbagai persoalan di daerah. Selain pelayanan publik dan pembangunan infrastruktur, Bupati Toha juga memberi perhatian serius terhadap penertiban aset daerah di tingkat wilayah. Ia meminta seluruh camat segera melakukan inventarisasi aset secara menyeluruh.

“Aset harus menjadi perhatian serius, mulai dari aset daerah, aset desa hingga kejelasan batas desa,” katanya.

Ia juga menekankan pentingnya komunikasi aktif antara pemerintah kecamatan dengan perusahaan yang beroperasi di wilayah masing-masing guna memperkuat sinergi pembangunan. “Persoalan aset harus segera diselesaikan. Camat bersama jajaran harus memastikan seluruh aset yang ada di wilayahnya tertata dengan baik, sehingga dapat memberikan manfaat optimal bagi pemerintah daerah maupun masyarakat,” tambahnya.

Langkah penataan aset ini dinilai penting untuk mencegah potensi konflik batas wilayah sekaligus memastikan seluruh aset pemerintah dapat dimanfaatkan secara maksimal untuk kepentingan pembangunan daerah.