RRI.CO.ID, Palembang - Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan resmi memulai langkah baru dalam peningkatan kualitas layanan publik dengan memprioritaskan inklusivitas. Melalui Forum Konsultasi Publik (FKP) yang digelar di Palembang, Jumat, 6 Maret 2026, lembaga di bawah naungan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah ini fokus menyusun standar pelayanan khusus bagi kelompok rentan

Kepala Balai Bahasa Provinsi Sumatera Selatan, Desi Ari Pressanti, menegaskan bahwa inisiatif ini merupakan bagian dari komitmen untuk menghapus sekat dalam akses layanan kebahasaan. Menurutnya, setiap warga negara, tanpa kecuali, memiliki hak yang sama terhadap fasilitas negara

"Harapannya dengan disusunnya standar pelayanan bagi kaum rentan ini nanti kita dapat memfasilitasi memberikan hak yang sama bagi kaum rentan ini untuk mendapatkan fasilitas dan layanan dari kami yang sama dengan masyarakat pada umumnya," ujar Desi saat membuka acara di Aula Balai Bahasa

Langkah ini menandai pertama kalinya Balai Bahasa Sumsel mengangkat topik spesifik mengenai kelompok rentan dalam forum dengar pendapat publik (public hearing). Fokus ini dianggap krusial untuk memastikan tiga tugas pokok lembaga bahasa, sastra, dan literasi dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat di 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan

Namun, Desi menyadari tantangan besar di lapangan, terutama terkait keterbatasan sumber daya manusia. Dengan wilayah kerja yang luas, kolaborasi lintas sektor menjadi kunci utama untuk memberikan layanan optimal.

"Kami menyadari tidak dapat bekerja sendiri dengan jumlah SDM yang terbatas. Oleh karena itu, kami mohon bantuan dari Bapak Ibu semua untuk nantinya kita dapat bersama-sama berkolaborasi," tambahnya.

Selain penguatan layanan inklusif, Balai Bahasa juga terus menggaungkan slogan "Trigatra Bangun Bahasa": mengutamakan bahasa Indonesia, melestarikan bahasa daerah, dan menguasai bahasa asing. Dalam upaya ini, Duta Bahasa tetap menjadi garda terdepan sebagai mitra strategis.

Bersamaan dengan forum ini, Desi juga mengajak masyarakat untuk menyukseskan seleksi Pemilihan Duta Bahasa 2026 yang tengah berlangsung. Ia berharap regenerasi muda ini mampu menjadi kepanjangan tangan pemerintah dalam menjaga kekayaan warisan budaya melalui bahasa dan sastra.