RRI.CO.ID, Palembang - Gubernur Sumatera Selatan, Herman Deru menegaskan komitmennya mempertahankan predikat Sumatera Selatan sebagai wilayah Zero Conflict. Hal itu disampaikannya saat menerima audiensi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) Provinsi Sumsel di Palembang, Senin, 9 Februari 2026.

Audiensi tersebut membahas evaluasi program kerja FKUB tahun 2025 serta rencana strategis tahun 2026. Dalam arahannya, Herman Deru meminta pengurus FKUB lebih masif melakukan sosialisasi dan meningkatkan interaksi langsung dengan masyarakat guna memperkuat kerukunan antarumat beragama.

Gubernur juga menyoroti masih adanya pemerintah kabupaten/kota yang dinilai belum memberikan perhatian maksimal terhadap keberadaan FKUB, baik secara struktural maupun operasional.

“Saya agak heran jika ada Kabupaten atau Kota yang tidak memberikan perhatian khusus terhadap FKUB, apalagi terkait strukturnya. Saya akan segera menginstruksikan Bupati dan Walikota agar memberikan perhatian sesuai dengan aturan yang berlaku,” tegas Herman Deru.

Sementara itu, Ketua FKUB Sumsel, Syarnubi Soman menyampaikan, pihaknya telah melakukan kunjungan kerja ke 17 kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Dalam pertemuan tersebut, FKUB juga menyampaikan sejumlah rekomendasi kepada Gubernur, di antaranya permohonan dukungan surat resmi kepada bupati dan wali kota terkait penguatan peran FKUB, implementasi edaran Menteri Dalam Negeri mengenai dana operasional FKUB, serta penyelesaian kendala perizinan pendirian rumah ibadah (IMB/PBG) di daerah.

Terkait persoalan pendirian rumah ibadah, Syarnubi berharap adanya peran aktif kepala daerah untuk memfasilitasi dialog di lapangan.

“Kami minta Bupati dan Walikota dapat turun untuk bermusyawarah dengan para tokoh, sehingga pendirian rumah ibadah dapat dilakukan sesuai undang-undang tentang kebebasan beragama,” ujarnya.

Menanggapi hal tersebut, Gubernur Herman Deru menyatakan menyambut baik seluruh rekomendasi yang disampaikan dan berkomitmen menindaklanjutinya guna mendukung kelancaran tugas FKUB.

Pertemuan tersebut ditutup dengan kesepahaman bahwa sinergi antara pemerintah, tokoh agama, dan masyarakat menjadi kunci utama menjaga Sumatera Selatan tetap kondusif, aman, dan damai..