RRI.CO.ID, Palembang - Panitia Khusus (Pansus) Oprimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumatera Selatan terus mengintensifkan upaya penguatan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Hal itu disampaikan Ketua Pansus Optimalisasi Pendapatan Daerah DPRD Sumsel, M Nasir, Sabtu 24 Januari 2026.

Menurut Nasir, Pansus DPRD Sumsel telah menggelar rapat bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan Kamis 22 Januari 2026. Dalam rapat, Pansus mengundang Kepala Dinas Kehutanan, Kepala Dinas Perkebunan, Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Kepala Dinas Perhubungan, serta Kepala Biro Perekonomian.

Nasir mengatakan, rapat tersebut merupakan tindak lanjut dari pertemuan yang telah dilaksanakan dua pekan sebelumnya, dengan fokus pendalaman data potensi pendapatan daerah.

‘’Dalam rapat ini kami meminta data yang lebih rinci dari masing-masing OPD. Data ini sangat penting sebagai dasar untuk memetakan potensi pendapatan daerah yang selama ini belum tergarap secara maksimal,” ujar Nasir.

Kepada Dinas Kehutanan, Pansus meminta data luasan hutan tanaman industri (HTI) di Sumsel sebagai dasar penghitungan potensi Dana Bagi Hasil (DBH) yang seharusnya diterima daerah dari pemerintah pusat. Sementara itu, dari Dinas Perkebunan, Pansus meminta data luas wilayah perkebunan yang dikelola pemerintah, swasta, maupun masyarakat.

“Data tersebut mencakup empat komoditas utama, yakni kelapa sawit, karet, teh, dan tebu, untuk memperoleh gambaran riil potensi ekonomi sektor perkebunan,” sambungnya.

Kepada Dinas ESDM, Pansus meminta data jumlah perusahaan tambang yang beroperasi di Sumsel. “Khususnya pertambangan batu bara, serta data Kontraktor Kontrak Kerja Sama (K3S) migas yang berada di bawah pengawasan SKK Migas,” tegas Nasir.

Dari data tersebut, ditegaskan Nasir, DPRD Sumsel ingin mengetahui produksi setiap tahun “Baik batu bara dalam juta ton maupun minyak dan gas bumi yang akan disinkronkan dengan Bapenda,” kata politisi Partai Golkar tersebut.

Nasir mengakui, data yang disampaikan OPD sejauh ini masih belum sepenuhnya lengkap, terutama data turunan yang berkaitan langsung dengan potensi pajak daerah. “Misalnya jumlah alat berat dan kendaraan operasional yang digunakan perusahaan tambang maupun perkebunan. Data seperti ini penting karena berkaitan langsung dengan potensi penerimaan pajak daerah,” jelasnya.

Karena itu, lanjut Nasir, Pansus menekankan pentingnya sinkronisasi data antar-OPD, termasuk dengan Unit Pelaksana Teknis Badan (UPTB) serta Bapenda Sumatera Selatan, agar potensi pendapatan yang selama ini belum tercatat dapat dimasukkan ke dalam basis data pajak daerah. “Artinya, optimalisasi PAD kita saat ini memang belum maksimal. Salah satu yang paling terlihat adalah sektor pajak daerah,” kata Nasir mengakhiri.