RRI.CO.ID, Surabaya - Penanganan medis terhadap para korban kebakaran KMP Mutiara Sentosa 2 di Rumah Sakit PHC Surabaya menunjukkan tren positif. Namun, insiden di tengah laut ini menyisakan catatan kritis mengenai rapuhnya sistem pemindaian muatan di pelabuhan serta pentingnya reformasi total pada sistem penyelamatan nasional (Search and Rescue/SAR).

Anggota DPR RI sekaligus Ketua Dewan Pembina Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Pusat, Bambang Haryo Soekartono (BHS), menegaskan bahwa asuransi dan penanganan darurat bagi korban luka maupun meninggal dunia sudah berjalan semestinya melalui kover Jasa Raharja. Kendati demikian, peristiwa ini harus dijadikan momentum evaluasi menyeluruh.

"Ini sudah bagus, yang ada di Rumah Sakit PHC tadinya tujuh orang, sekarang tinggal tiga, dan satunya sudah kembali, jadi saat ini tinggal dua," ujar BHS saat meninjau langsung kondisi korban di RS PHC Surabaya, Rabu, 5 Agustus 2026.

Sebagai pakar lulusan Teknik Perkapalan Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) Surabaya, BHS menekankan bahwa keselamatan pelayaran merupakan rantai kerja bersama antara regulator, operator, fasilitator pelabuhan, hingga konsumen.

Ia menunjuk PT Pelindo selaku pengelola pelabuhan untuk lebih ketat memfilter barang bawaan penumpang dan armada truk. Kebakaran di laut kerap bersumber dari truk yang mengangkut barang mudah terbakar (inflammable) tanpa terdeteksi.

"Tugas fasilitator kepelabuhanan memberikan pelayanan terminal baik penumpang maupun kendaraan dengan pengawasan X-Ray yang ketat agar barang berbahaya tidak terbawa. Tapi kenyataannya, sebagian besar pelabuhan tidak memiliki X-Ray kendaraan. Ini yang disinyalir terjadi pada KMP Mutiara Sentosa 2, sebagaimana diceritakan salah satu sopir korban yang masih dirawat," ungkapnya.

BHS menjelaskan bahwa dari sisi regulasi, UU Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran dan standar International Safety Management (ISM) Code telah diterapkan dengan sangat ketat oleh Kementerian Perhubungan. Investigasi resmi pun sepenuhnya menjadi ranah Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT) bersama Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS).

Sorotan tajam BHS juga tertuju pada kapasitas penanganan darurat di laut. Indonesia dinilai perlu meniru Filipina dan Jepang yang mampu mencatatkan response time SAR antara 15 menit hingga 1 jam dengan dukungan armada helikopter serta kapal cepat.

"Home base coast guard dan Basarnas harus ada di sentral Indonesia dengan traffic padat. Anggaran SAR tidak boleh dikurangi karena ini menyangkut nyawa publik. Jangan sampai terulang tragedi Kapal Senopati Nusantara tahun 2006, di mana penumpang yang sudah berhasil naik ke sekoci akhirnya meninggal karena kelaparan akibat tim penyelamat terlambat datang lantaran alasan minim anggaran operasional," tegas BHS.

Dalam kasus KMP Mutiara Sentosa 2, beruntung sebanyak 230 penumpang berhasil dievakuasi lebih awal oleh sembilan kapal niaga, kargo, dan tugboat yang melintas sebelum armada SAR tiba di lokasi.

Menanggapi narasi yang menyebut KMP Mutiara Sentosa 2 rawan kecelakaan karena telah berumur 34 tahun, BHS membantah anggapan tersebut. Ia menekankan bahwa dalam dunia pelayaran, usia armada bukan indikator tunggal kelaiklautan selama prosedur docking dan peremajaan plat lambung serta mesin dilakukan secara berkala.

"Kapal ini selalu melakukan pembaruan melalui pengedokan, mengganti bagian yang aus dengan komponen baru. Bahkan KMP Mutiara Sentosa 2 sudah melampaui proses ramp check pada Juni 2026. Di Italia, kapal AF Francesca dan MSC Aurelia buatan akhir 1970-an masih beroperasi optimal. Di Kanada, rata-rata kapal berusia 40 tahun. Selama perawatan berkala dijalankan, kapal tetap layak dan aman," pungkasnya.