RRI.CO.ID, Cilegon - Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono, mengapresiasi kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026 di Pelabuhan Merak, Banten. Namun, di balik kelancaran tersebut, ia menyoroti persoalan klasik yang belum terselesaikan: keterbatasan dermaga.

Dalam kunjungan kerjanya, BHS menilai operasional penyeberangan di lintasan strategis Jawa–Sumatera berjalan cukup baik. Ia memberikan apresiasi kepada Kementerian Perhubungan, operator penyeberangan, hingga aparat kepolisian.

“Saya melihat cukup lancar dari Jawa, dan ini patut diapresiasi. Tapi saya juga ingin melihat arus balik dari Bakauheni,” ujar BHS dalam siaran pers yang diterima RRI, Rabu, 1 April 2026.

Meski demikian, ia menemukan fakta bahwa antrean kendaraan masih terjadi akibat tidak optimalnya operasional kapal. Dari total 72 kapal yang tersedia, hanya 28 kapal yang dapat beroperasi secara reguler, ditambah lima kapal di dermaga darurat.

“Kenapa antrean panjang? Karena tidak semua kapal bisa beroperasi. Dari 72 kapal, hanya 28 yang reguler,” katanya.

Menurut BHS, akar persoalan terletak pada minimnya jumlah dermaga. Saat ini, Pelabuhan Merak hanya memiliki tujuh dermaga aktif, sehingga lebih dari 60 persen armada tidak dapat dimanfaatkan saat lonjakan penumpang.

“Karena kita kurang dermaga. Saat ini hanya ada tujuh dermaga, dan setiap dermaga melayani sekitar empat kapal. Artinya sebagian besar kapal tidak bisa digunakan,” jelasnya.

Ia mendesak evaluasi menyeluruh terhadap pengelolaan pelabuhan, termasuk peran PT ASDP Indonesia Ferry sebagai operator dan regulator teknis di bawah Kementerian Perhubungan.

“Perlu evaluasi mendasar oleh ASDP, perusahaan pelayaran, serta Ditjen Perhubungan Darat dan Laut untuk mengatasi keterbatasan ini,” tegas BHS.

BHS menekankan, penambahan dermaga menjadi solusi mendesak. Menurutnya, satu pasang dermaga baru dapat menambah kapasitas hingga empat kapal, sementara dua pasang dermaga bisa meningkatkan kapasitas hingga delapan kapal atau sekitar 35 persen.

“Penambahan dermaga akan langsung meningkatkan kapasitas angkut secara signifikan,” ujarnya.

Ia juga mengingatkan tren peningkatan pengguna jasa penyeberangan yang terus naik setiap tahun, berkisar 8–12 persen. Tanpa penambahan kapasitas, lonjakan kendaraan dipastikan semakin sulit dikendalikan dalam beberapa tahun ke depan.

Selain itu, tersambungnya jaringan jalan tol di Sumatera diperkirakan akan mempercepat mobilitas dan meningkatkan volume kendaraan menuju Jawa.

“Kalau tol di Sumatera tersambung, lonjakan kendaraan pasti lebih besar. Ini harus diantisipasi dari sekarang,” katanya.

BHS juga menyoroti nasib angkutan logistik yang kerap terhambat saat arus mudik. Ia menegaskan distribusi barang tidak boleh dikorbankan karena berpotensi mengganggu industri dan perdagangan.

“Kendaraan logistik sampai menunggu berhari-hari. Kalau ini terus terjadi, distribusi terganggu dan bisa memicu inflasi,” tegasnya.

Di akhir pernyataannya, BHS meminta pemerintah segera merealisasikan pembangunan dermaga baru yang layak dan aman, menggantikan peran dermaga darurat seperti di Ciwandan yang dinilai tidak memadai.

“Dermaga darurat tidak bisa digunakan terus-menerus. Tidak aman dan minim fasilitas. Penambahan dermaga reguler harus segera dilakukan,” pungkasnya.