RRI.CO.ID, Palembang - Ketegangan geopolitik dan konflik kawasan global yang belum menentu terus membayangi kestabilan rantai pasok energi dunia. Menghadapi potensi guncangan tersebut, pemerintah Indonesia mulai memperketat barisan dengan merancang sejumlah langkah taktis, mulai dari efisiensi anggaran, penataan ulang subsidi BBM, hingga mempercepat transisi menuju energi bersih.

Langkah mitigasi ini ditegaskan Dewan Energi Nasional (DEN) saat menggelar Sosialisasi Kebijakan Energi Nasional (KEN) di Gedung Djuaini Mukti UPT Bahasa Universitas Sriwijaya, Palembang, Jumat, 31 Juli 2026. Forum ini menjadi momentum penting lantaran Unsri terpilih sebagai perguruan tinggi pertama di luar Pulau Jawa yang diajak berkolaborasi langsung dalam mengawal arah kebijakan energi nasional.

Anggota Pemangku Kepentingan Akademik DEN RI, Johni Jonatan Muberi, menjelaskan bahwa posisi ketahanan energi Indonesia saat ini berada pada level relatif aman atau "tahan" dengan skor indeks 7,5. Meski demikian, langkah antisipasi tidak boleh kendor, terutama dalam mendorong kemandirian energi berbasis sumber daya lokal agar tidak terus bergantung pada dinamika pasar luar negeri.

"Target pemerintah ke depan itu mendorong untuk melakukan transisi dari fosil ke EBT, sehingga bisa capai target 23 persen di 2026," kata Johni di sela kegiatan. Untuk mengejar tenggat tersebut, pemerintah menggenjot program substitusi bahan bakar fosil lewat percepatan racikan bahan bakar nabati. "Per Juli ini Presiden mendorong untuk peluncuran mandatory Biodiesel B50. Jadi surplus di solar ditambah dengan biodiesel dari sawit 50 persen. Itu sudah menunjukkan bahwa kita secara mandiri untuk biosolar sudah selesai," tambahnya.

Di sisi lain, beban fiskal akibat subsidi energi yang membengkak juga terus diurai melalui opsi efisiensi dan pengetatan distribusi di lapangan. Perwakilan DEN, Unggul Priyanto, mengungkapkan bahwa pemerintah berupaya keras menyeimbangkan anggaran tanpa mengorbankan daya beli masyarakat atau memicu lonjakan inflasi dari sektor transportasi.

"Satu yang pertama, pemerintah berusaha menjaga daya beli masyarakat. Jangan sampai kenaikan harga BBM itu menimbulkan inflasi," ujar Unggul. Ia menerangkan bahwa sejumlah skema penataan subsidi kini tengah digodok, mulai dari penyaringan konsumen Pertalite agar prioritas pada kendaraan roda dua dan angkutan umum, hingga pendataan penerima LPG 3 kilogram berbasis KTP. Selain itu, porsi impor LPG yang masih tinggi coba ditekan melalui diversifikasi penggunaan kompor listrik serta pengenalan gas alam terkompresi atau Compressed Natural Gas (CNG) untuk kebutuhan rumah tangga.

Guna memastikan seluruh kebijakan ini mengejawantah hingga ke level teknis, keterlibatan dunia akademis menjadi kunci utama. Universitas Sriwijaya menyambut terbuka peran strategis tersebut dengan menyiapkan kepakaran serta sarana riset untuk mendukung terobosan teknologi energi masa depan.

Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, Kerja Sama, Internasionalisasi, dan Alumni Unsri, Joni Arliansyah, menegaskan komitmen perguruan tinggi dalam mengawal agenda ketahanan energi nasional. "Universitas perannya tentunya mendukung ya. Utama itu banyak kaitannya dengan riset, pengembangan terkait dengan kebutuhan dari ketahanan energi ini. Banyak pakar-pakar kita yang nanti akan mencoba melakukan riset sesuai kebutuhan," tutur Joni. Menurutnya, Unsri siap menyumbangkan pemikiran dari berbagai disiplin ilmu, mulai dari keahlian teknik pertambangan, energi terbarukan seperti tenaga surya, hingga analisis kebijakan publik.