RRI.CO.ID, Palembang - Kepolisian Daerah Sumatera Selatan terus memperkuat perannya dalam mendukung program ketahanan energi nasional melalui pengawasan dan evaluasi pengelolaan sumur minyak masyarakat di sejumlah wilayah penghasil minyak. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan pemanfaatan sumber daya alam berlangsung aman, tertib, berkelanjutan, serta memberikan manfaat bagi masyarakat dan negara.

Komitmen itu ditegaskan dalam Rapat Analisa dan Evaluasi (Anev) Pelaksanaan Survei Sumur Masyarakat yang dipimpin Wakapolda Sumsel, Rony Samtana, di Ruang Video Conference Gedung Presisi Mapolda Sumsel, Palembang.

Forum tersebut menjadi wadah untuk membahas hasil survei lapangan sekaligus menyusun langkah lanjutan dalam penataan sumur minyak masyarakat yang selama ini menjadi bagian dari aktivitas ekonomi warga di sejumlah daerah.

Rapat dihadiri sejumlah pejabat utama Polda Sumsel, antara lain Karo Ops Polda Sumsel Kombes Pol Muhammad Anis Prasetio Santoso, Dirreskrimsus Polda Sumsel Kombes Pol Doni Satrya Sembiring, Auditor Kepolisian Madya Tingkat III Itwasda Polda Sumsel Kombes Pol Azam Himawan, Kapolres Lahat AKBP Novi Edyanto, Wakapolres Musi Banyuasin Kompol Helmi Ardiansyah, serta Wadir Intelkam Polda Sumsel AKBP Mario Ivanry.

Selain unsur kepolisian, rapat juga dihadiri para pemangku kepentingan sektor energi dan sumber daya alam. Hadir Kepala Perwakilan SKK Migas Sumatera Bagian Selatan Bambang Dwi Djuniarto, perwakilan Pertamina EP, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Sumatera Selatan, serta jajaran Medco EP Grissik.

Dalam pembahasannya, peserta rapat mengevaluasi hasil survei lapangan yang mencakup pemetaan wilayah sumur masyarakat, potensi risiko keselamatan kerja, dampak lingkungan, hingga langkah mitigasi untuk mencegah kecelakaan kerja dan pencemaran lingkungan.

Pengelolaan sumur masyarakat dinilai menjadi isu strategis karena tidak hanya berkaitan dengan aspek ekonomi warga, tetapi juga menyangkut keselamatan, perlindungan lingkungan, dan keberlanjutan sektor energi nasional.

Wakapolda Sumsel Brigjen Pol Rony Samtana menegaskan bahwa penataan sumur masyarakat harus dilakukan secara terukur dan melibatkan seluruh pihak terkait agar manfaatnya dapat dirasakan secara luas.

"Pengelolaan sumur masyarakat harus dilakukan secara terukur dan melibatkan seluruh pemangku kepentingan. Penataan sumur masyarakat penting untuk melindungi keselamatan warga, menjaga kelestarian lingkungan, serta memastikan pengelolaan sumber daya alam memberikan manfaat optimal bagi masyarakat dan negara," ujarnya.

Menurutnya, pendekatan kolaboratif menjadi kunci dalam menciptakan tata kelola sumur masyarakat yang aman sekaligus mampu mendukung kebutuhan energi nasional.

Sementara itu, Kabid Humas Polda Sumsel, Nandang Mu’min Wijaya, memastikan pihaknya akan terus mengawal tindak lanjut hasil evaluasi yang telah disepakati dalam rapat tersebut.

"Kami akan terus mengawal hasil evaluasi yang telah disepakati bersama. Melalui sinergi antara kepolisian, pemerintah daerah, regulator, dan pelaku industri energi, Polda Sumsel berharap tercipta tata kelola sumur masyarakat yang aman, tertib, berkelanjutan, serta mampu mendukung ketahanan energi nasional dan kesejahteraan masyarakat," kata Nandang.