KBRN, Palembang: Setiap berita yang beredar terasa bagaikan deja vu. Korupsi lagi dan korupsi lagi. Hari ini menangkap satu dan besok muncul yang baru. Kita bertanya-tanya, "Kenapa tidak selesai-selesai?” Apa orang-orang di negara kita sedemikian rakusnya? Atau ada sesuatu yang lebih tajam dari sekadar keserakahan?

Menurut Lang, CEO English Vit dalam akun Instagramnya @lang.bersinergi. Ia berpendapat, bahwa selama ini kita hidup di tengah masyarakat yang secara tidak sadar memaafkan, bahkan membiarkan korupsi kecil tumbuh dan berakar. Contoh kecil, mulai dari menitip absen, menyogok agar mendapatkan jabatan, mengakal-akali anggaran, bahkan sampai menghalalkan segalanya atas nama agama hanya untuk keuntungan dunia. Kita hidup di lingkungan masyarakat yang terlalu menghormati orang karena uang dan jabatan. Semakin kaya dan tinggi jabatannya, semakin dianggap terhormat. Itulah mental yang bobrok. Akibatnya? Banyak orang melakukan segala cara untuk bisa dihormati. Menjilat, menyuap, bahkan merampok dari orang yang sebenarnya berhak.

Semua bisa jadi koruptor. Mari kita flashback, melihat ke sekeliling. Orang yang katanya tokoh agama, mereka yang katanya membela rakyat kecil, bisa menjadi koruptor. Polisi, politisi, dokter, artis, guru, professor mau siapa pun itu korupsi tak pandang latar belakang. Menurut Subkoordinator Pusat Studi Arsip Pemberantasan Korupsi yaitu Dharwis Yacob dalam laman youtube Invoice Indonesia, bahwa kasus korupsi di Indonesia sudah ada sejak era VOC. Hal itu terlihat dari laporan VOC tentang korupsi di berbagai daerah, baik yang dilakukan oleh bupati atau orang-orang di Pemerintahan Kolonial Belanda.

Menurut Lang, ada yang berpendapat bahwa hukuman mati adalah hal yang tepat bagi para koruptor. Tapi mari kita melihat contoh lain, narkoba. Bandar narkoba bisa dihukum mati, tapi bisnisnya tetap berjalan. Kenapa? Karena godaan uang lebih kuat dari ancaman mati.

"Korupsi bisa jadi sama. Hukuman berat penting, tapi bukan satu-satunya jawaban. Dan apakah mungkin pemburu mau membuat perangkap untuk diri mereka sendiri? Terbesit pertanyaan dalam hati, jika kita yang mendapatkan kesempatan itu. Diberikan kekuasaan, apakah kita juga bisa tergoda melakukan hal yang sama? Bisa saja pertanyaan tersebut menampar kita semua," jelasnya.

Menjelang kampanye, bansos banjir. Setelah pemilu usai, hilang jejak. Rakyat dijadikan komoditas, bukan manusia. Bantuan sosial hanya muncul saat kamera menyala. Kalau suara rakyat hanya didengar ketika musim pemilu, maka apa arti demokrasi? Fenomena ini benar-benar jadi tamparan lembut tapi pedih untuk bangsa yang katanya sudah 80 tahun merdeka.

Rakyat hanya minta keadilan, kejujuran dan amanah. Mencintai negeri tidak sama dengan mengamini semua kebijakan. Justru berani bersuara agar bangsa ini bisa berbenah. Kemerdekaan bukan sekadar parade, bendera berkibar, atau pidato indah penuh janji. Tapi tentang keberanian bangsa menghadapi masa lalu dan menegakkan keadilan bagi korban yang terus diabaikan. Sakit rasanya melihat bagaimana sejarah masih dipelintir, suara rakyat sering dibungkam, dan nyawa dianggap sekadar angka. Apa gunanya merdeka kalau rakyat masih dicekik oleh kebijakan timpang, pendidikan tertinggal, dan ketidakadilan dibiarkan? Rakyat butuh lebih dari sekadar janji yang mengambang di udara, tertiup angin waktu lalu hilang.

Jika kita ingin korupsi benar-benar berhenti, hukuman berat saja tidak cukup. Kita butuh perombakan habis-habisan. Mengubah cara berpikir satu bangsa untuk menolak budaya culas mulai dari akar, sekecil apa pun. Kadang cukup dari satu keputusan kecil. Bahwa kita tidak ingin terlibat dalam kotoran. Bahwa kita menolak menjadi bagian dari lingkaran busuk ini. Kalau kita bisa bersih, keluarga kita bisa bersih, lingkungan kita bisa bersih, maka bangsa ini pun pelan-pelan akan ikut sembuh.