Kwartal I 2026, Pendapatan Negara di Sumsel Capai Rp5,29 Triliun

RRI.CO.ID, Palembang - Kementerian Keuangan Provinsi Sumatera Selatan Rabu, 3 Juni 2026 merilis laporan realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) hingga 30 April 2026. Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan hingga 30 April 2026 tetap menunjukkan kondisi yang terjaga dan resilien di tengah dinamika ekonomi global dan nasional. Angka pendapatan negara terus meningkat, sementara aktivitas ekonomi daerah tetap terjaga stabil bersamaan dengan membaiknya indikator kesejahteraan masyarakat.

Hingga akhir April 2026, Sumatera Selatan membukukan pendapatan negara sebesar Rp5,29 triliun atau 25,00% dari target. Kinerja penerimaan pajak yang mencapai Rp4,02 triliun (23,12% dari target) dengan pertumbuhan 11,69% (yoy) menjadi pendorong utama capaian tersebut. Peningkatan setoran masa PPN Pemungut Bendahara Pemerintah dan Pembayaran PPh Tahunan Badan sektor sawit memengaruhi pertumbuhan tersebut.

Sementara itu, penerimaan kepabeanan dan cukai mencetak realisasi sebesar Rp106,54 miliar (6,12% dari target) atau mengalami kontraksi 48,44%. Penurunan harga patokan ekspor dan volume ekspor crude palm oil (CPO) beserta turunannya menyebabkan kontraksi tersebut. Di sisi lain, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) meraup Rp1,26 triliun atau 51,17% dari target dan tumbuh 40,57% (yoy). Peningkatan signifikan PNBP Lainnya yang bersumber dari Penerimaan Kembali Belanja Barang Tahun Anggaran Yang Lalu (TAYL) memicu lonjakan pertumbuhan tersebut.

Hingga 30 April 2026, realisasi belanja negara mencapai Rp12,61 triliun atau 33,53% dari pagu, meskipun mengalami kontraksi 1,30% (yoy). Belanja Pemerintah Pusat membukukan realisasi sebesar Rp4,24 triliun (29,06% dari pagu) dan tumbuh 28,19% (yoy). Peningkatan belanja pegawai, akselerasi belanja barang, serta peningkatan belanja modal akibat efisiensi anggaran tahun sebelumnya (low base effect) mendorong pertumbuhan tersebut.

Sementara itu, Transfer ke Daerah (TKD) mencetak realisasi sebesar Rp8,37 triliun atau 36,36% dari pagu, yang menandakan kontraksi sebesar 11,60% (yoy). Meskipun alokasi TKD tahun 2026 menurun, Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK) Nonfisik tetap menunjukkan kinerja optimal. Kedua dana tersebut secara efektif mendukung pemenuhan belanja pokok daerah, operasional pemerintahan, dan layanan publik.

Pada sisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), kinerja hingga April 2026 menghadapi tantangan berupa perlambatan pendapatan dan belanja daerah. Pendapatan daerah membukukan realisasi sebesar Rp6,4 triliun (17,13% dari pagu), sedangkan belanja daerah mencetak realisasi sebesar Rp6,55 triliun (16,69% dari pagu).

Aktivitas perekonomian Sumatera Selatan sampai dengan April 2026 menunjukkan bahwa Indeks Keyakinan Konsumen (IKK) tetap berada di level optimistis (>100) dengan indeks 124,3 atau naik 0,95% (yoy). Kredit konsumsi hingga Maret 2026 juga menunjukkan tren peningkatan dan tumbuh 9,53% (yoy).

Sementara itu, nilai impor bahan baku dan penolong hingga April 2026 melampaui capaian tahun lalu. Pupuk, kayu kasar, dan komponen mesin mendominasi komoditas impor tersebut. Di sisi lain, kredit investasi meningkat 16,11% (yoy) di tengah penurunan kredit modal kerja sebesar 0,19% (yoy). Fenomena ini mengindikasikan bahwa dunia usaha cenderung melakukan ekspansi jangka panjang meskipun aktivitas operasional harian mereka sedang melambat.

Dari sisi ekonomi regional, Sumatera Selatan mempertahankan pertumbuhan ekonomi yang solid pada kisaran 5,34% (yoy). Capaian ini menempatkan Sumatera Selatan pada posisi tertinggi ketiga di wilayah Sumatera, meskipun angka tersebut berada di bawah pertumbuhan nasional yang mencapai 5,61% (yoy). Sementara itu, inflasi April 2026 mencetak angka 1,63% (yoy), lebih rendah daripada inflasi Maret. Penurunan ini menunjukkan bahwa pemerintah daerah mampu menjaga stabilitas harga secara relatif.

Pasar kerja juga menunjukkan perbaikan seiring penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Februari 2026 menjadi 3,59% jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Berbagai indikator kesejahteraan lainnya turut membaik. Hal tersebut tecermin dari penurunan tingkat kemiskinan menjadi 9,85%, perbaikan rasiogini (Gini ratio) menjadi 0,298, serta peningkatan Nilai Tukar Petani (NTP) yang mencapai 132,76.

Dari sisi eksternal, neraca perdagangan Sumatera Selatan hingga April 2026 masih mencatatkan surplus sebesar USD1,79 miliar, meskipun mengalami kontraksi atau penurunan sebesar 21,05% (yoy). Komoditas karet, batu bara, dan bubur kayu (pulp) mendominasi ekspor Sumatera Selatan, sedangkan mesin, pupuk, serta peralatan industri mendominasi komoditas impor. Perlambatan ekspor komoditas unggulan, khususnya crude palm oil (CPO) dan produk turunannya, memengaruhi penurunan surplus tersebut.

Ke depan, Kementerian Keuangan akan terus memperkuat koordinasi fiskal pusat dan daerah di Sumatera Selatan. Instansi ini melakukan langkah tersebut melalui sinergi Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, Direktorat Jenderal Pajak, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, serta Direktorat Jenderal Kekayaan Negara.

Upaya penguatan koordinasi ini bertujuan untuk menjaga stabilitas ekonomi regional dan memperkuat efektivitas belanja negara serta daerah. Selain itu, langkah strategis tersebut akan menjaga daya beli masyarakat sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi Sumatera Selatan yang inklusif dan berkelanjutan.