KBRN, Palembang: Kinerja pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) di wilayah Sumatera Selatan (Sumsel) hingga akhir Juli 2025 mencatatkan hasil positif dari sisi pendapatan negara. Meski belanja negara masih mengalami kontraksi, penerimaan perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) tetap menjadi penggerak utama untuk menjaga kesinambungan fiskal dan mendorong aktivitas ekonomi di daerah.

Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sumsel, Raden Dikky Maulana mengatakan, pendapatan negara di Sumsel mencapai Rp7,92 triliun atau 44,30 persen dari target. “Angka ini tumbuh dibanding periode yang sama tahun lalu. Dari jumlah itu, penerimaan perpajakan sebesar Rp6,10 triliun, terdiri dari PPN dan PPnBM Rp3,25 triliun yang tumbuh 22,1 persen, sementara PPh Non Migas Rp2,79 triliun masih terkontraksi minus 5,2 persen,” jelasnya dalam siaran pers yang diterima RRI, Jumat (5/9/2025).

Dari sisi kepabeanan dan cukai, capaian juga menggembirakan. Penerimaan mencapai Rp271,47 miliar atau 105,18 persen dari target, tumbuh signifikan 61,06 persen (yoy). Menurut Dikky, lonjakan ini ditopang oleh peningkatan volume ekspor CPO dan produk turunannya serta kenaikan Harga Patokan Ekspor (HPE). Sementara itu, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp1,55 triliun atau 64,42 persen, dengan kontribusi utama dari PNBP Lelang dan Pelayanan Kepelabuhanan.

Untuk belanja negara, realisasi di Sumsel mencapai Rp23,78 triliun atau 48,08 persen dari pagu, namun masih terkontraksi minus 9,86 persen dibandingkan tahun lalu. Belanja pemerintah pusat sebesar Rp6,43 triliun atau 40,67 persen didominasi oleh belanja pegawai. “Belanja barang dan modal menurun karena kebijakan efisiensi, tetapi belanja bantuan sosial tumbuh positif, terutama program KIP Kuliah dan ATENSI Kemensos,” tambahnya.

Transfer ke Daerah (TKD) tetap menjadi pilar penting pembangunan daerah. Realisasi hingga Juli 2025 mencapai Rp17,35 triliun atau 51,56 persen dari pagu, tumbuh 3,28 persen dibanding tahun sebelumnya. Rinciannya, DBH Rp5,35 triliun, DAU Rp7,97 triliun, DAK Non Fisik Rp2,49 triliun, Dana Desa Rp1,45 triliun, dan Dana Insentif Rp41,73 miliar. “TKD inilah yang menjaga roda pembangunan daerah tetap berjalan,” tegas Dikky.

Secara makro, perekonomian Sumsel juga terjaga dengan pertumbuhan 5,42 persen (yoy), lebih tinggi dari rata-rata nasional. Inflasi berada di angka 2,88 persen yang menandakan daya beli masyarakat stabil. Neraca perdagangan surplus USD 3,53 miliar berkat ekspor batubara, pulp, dan karet. Indeks Keyakinan Konsumen juga berada pada level optimis 113,90, sedangkan indikator kesejahteraan seperti kemiskinan, pengangguran, dan Gini Ratio terus membaik.

Sebagai penutup, Raden Dikky menegaskan bahwa Kementerian Keuangan berkomitmen mendukung pelaksanaan APBD di 18 pemerintah daerah di Sumsel melalui optimalisasi penyaluran TKD. “Kinerja APBN hingga Juli 2025 adalah bukti nyata kontribusi fiskal dalam memperkuat ekonomi sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan,” pungkasnya.