KBRN, Palembang: Ekonomi Sumatera Selatan menunjukkan tren positif sepanjang tahun 2024. Hal ini tercermin dari kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang melampaui target.

Pertumbuhan ekonomi Sumsel didorong oleh peningkatan pendapatan dari berbagai sektor, terutama sektor perkebunan dan konstruksi. Kenaikan harga komoditas seperti kelapa sawit juga memberikan kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan pendapatan daerah.

"Realisasi pendapatan negara di Sumsel tumbuh 16,23% dibandingkan tahun sebelumnya," ungkap Kepala Kanwil DJPb Provinsi Sumatera Selatan, Rahmadi Murwanto, dalam keterangannya kepada wartawan di Palembang, Kamis (24/1/2025).

Peningkatan ini terutama didorong oleh pertumbuhan penerimaan pajak dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Pendapatan dari penerimaan pajak sebesar Rp19,82 triliun atau terealisasi sebesar 100,39%, tumbuh 7,21% didorong oleh peningkatan setoran masa atas aktivitas sektor perkebunan kelapa sawit dan karet serta peningkatan setoran pemungut instansi pemerintah dan BUMN atas kegiatan bidang konstruksi dan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Provinsi Sumsel.

Selain itu faktor pendorong lainnya adalah penerimaan PPh Non Migas tumbuh positif sebesar 7,6% dan PPN & PPnBM tumbuh sebesar 6,7% yang menunjukkan baiknya aktivitas ekonomi di Provinsi Sumsel, serta Penerimaan PBB yang tumbuh sebesar 9,0% dengan capaian sebesar 112,9% karena pembayaran PBB yang sudah memasuki jatuh tempo dan pembayaran ketetapan PBB.

Pendapatan dari kepabeanan dan cukai juga mencatatkan pertumbuhan positif dengan realisasi sebesar Rp343,32 miliar atau tercapai 103,65% dari target yang didorong oleh faktor peningkatan kinerja ekspor-impor di Sumsel serta peningkatan harga CPO di semester II 2024. Realisasi bea masuk mengalami peningkatan 6,42% (yoy) disebabkan adanya peningkatan importasi beras, bahan baku karet, dan mesin.

Komoditi impor yang mendominasi sampai dengan Desember 2024 adalah serealia (beras) sedangkan komoditi ekspor yang dikenakan bea keluar sampai dengan Desember 2024 didominasi Produk CPO. Realisasi Bea keluar tumbuh positif 26,76% (yoy), dipengaruhi oleh kenaikan rata-rata harga patokan ekspor (HPE) selama 2024 yang mencapai 1,93% (yoy).

Sedangkan pertumbuhan terbesar yaitu 109,8% berasal dari penerimaan negara bukan pajak (PNBP) yang mencapai Rp3,74 triliun atau terealisasi 157,29% dari target, yang terdiri dari PNBP Badan Layanan Umum (BLU) dan PNBP Lainnya yang berasal dari Kementerian/Lembaga (K/L). PNBP BLU tercapai sebesar Rp2,10 triliun atau 111,86% dari target, pendapatan PNBP Lainnya tercapai sebesar Rp1,65 triliun atau 325,41% dari target, termasuk PNBP aset, piutang, dan lelang sebesar Rp82,29 miliar. Peningkatan PNBP ini didorong oleh faktor peningkatan layanan, perbaikan tata kelola, serta inovasi layanan pemerintah.

Tidak hanya pendapatan, belanja negara di Sumsel juga menunjukkan kinerja yang sangat baik. Dana yang dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur, program sosial, dan berbagai proyek strategis nasional telah memberikan dampak positif bagi masyarakat Sumsel.

"Penyaluran dana desa, bantuan sosial, dan pembangunan infrastruktur menjadi fokus utama dalam belanja negara di Sumsel," tambah Rahmadi.

Dari sisi belanja negara terealisasi sebesar Rp52,62 triliun, tumbuh 4,02% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Belanja negara ini terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp19,53 triliun dan Transfer Ke Daerah (TKD) sebesar Rp33,09 triliun. Hal ini disampaikan dalam rapat pleno forum Asset and Liability Committee (ALCo) Sumsel yang beranggotakan seluruh unit vertikal Kementerian Keuangan di Sumatera Selatan.

Belanja negara di wilayah Sumsel juga tumbuh positif dengan capaian realisasi yang optimal dalam rangka melindungi rakyat, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendukung agenda pembangunan. Kinerja belanja negara tumbuh positif 4,02% (yoy) dengan pendorong utama dari belanja pemerintah pusat (belanja K/L) yang tumbuh positif 20,21% (yoy).

Kinerja positif ini juga menunjukkan peran APBN dalam mendukung agenda pembangunan melalui pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN), kegiatan pemilu dan pilkada di 2024, maupun sebagai shock absorber melalui penyaluran program KIP Kuliah Mahasiswa dan program Bantuan Sosial Asistensi Rehabilitas Sosial ( Bansos ATENSI).

Penyaluran Transfer Ke Daerah (TKD) telah dilakukan secara optimal untuk mendukung APBD Sumsel dalam memberikan pelayanan publik dan mendukung sektor prioritas yang dilaksanakan oleh Pemerintah Daerah. Dukungan tersebut dilakukan melalui realisasi penyaluran TKD dalam bentuk penyaluran DBH yang mencapai Rp11,20 triliun, penyaluran DAU yang mencapai Rp13,35 triliun, penyaluran DAK Fisik yang mencapai 1,4 triliun, penyaluran DAK Non Fisik yang mencapai Rp4,18 triliun, penyaluran Dana Desa yang mencapai Rp2,59 triliun, penyaluran Insentif Fiskal yang mencapai Rp239,91 Miliar, serta penyaluran Hibah yang mencapai Rp120,16 miliar.

Meski demikian, perekonomian Sumsel tetap menghadapi sejumlah tantangan, seperti fluktuasi harga komoditas global dan dampak perubahan iklim. Namun, dengan kinerja APBN yang solid, diharapkan Sumsel dapat mengatasi tantangan tersebut dan terus tumbuh berkembang.

"Keberhasilan APBN Sumsel tahun 2024 menjadi modal penting untuk mencapai target pembangunan yang lebih tinggi di masa mendatang," tutup Rahmadi.