Main-Main QR Code, 8.589 Nopol Kendaraan di Sumbagsel Diblokir

  • 20 Sep 2026 11:50 WIB
  •  Palembang
Poin Utama
  • Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel memblokir 8.589 nomor polisi (nopol) kendaraan nakal yang terdeteksi melakukan transaksi BBM subsidi secara berulang dan menyimpang.
  • Pemblokiran terbanyak ditemukan di Provinsi Lampung dengan 2.793 nopol, disusul Sumatera Selatan sebanyak 2.439 nopol.
  • Pengawasan dilakukan lewat pencocokan data otomatis Program Subsidi Tepat untuk mempersempit ruang gerak mafia dan pelangsir BBM.

RRI.CO.ID, Palembang - Celah main-mata dan praktik pengisian berulang BBM bersubsidi di wilayah Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) makin menyempit. Sistem pengawasan digital milik Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel secara otomatis mendepak ribuan kendaraan nakal yang terindikasi mencurangi alokasi bahan bakar untuk rakyat miskin tersebut.

Hingga Minggu, 20 September 2026, sebanyak 8.589 nomor polisi (nopol) kendaraan dipastikan terkunci dari sistem. Mereka tak bisa lagi meminum Solar maupun Pertalite subsidi di seluruh SPBU Sumbagsel setelah terbukti memanipulasi transaksi dan menggunakan identitas yang tidak sesuai peruntukan.

Berdasarkan audit data transaksi Program Subsidi Tepat, Provinsi Lampung mencatatkan angka pelanggaran tertinggi dengan 2.793 nopol yang diblokir. Sumatera Selatan mengekor tajam di urutan kedua dengan 2.439 nopol, disusul Bangka Belitung (1.274 nopol), Jambi (1.117 nopol), dan Bengkulu (966 nopol).

Penindakan massal ini berawal dari penelusuran pola pembelian janggal di dispenser SPBU. Petugas menemukan adanya transaksi berulang dari kendaraan yang sama dalam waktu singkat, serta modus penyalahgunaan QR Code yang ditempel pada nopol palsu atau kendaraan rakitan pelangsir.

Area Manager Communication, Relations & CSR Pertamina Patra Niaga Regional Sumbagsel, Rusminto Wahyudi, menegaskan bahwa langkah pembekuan nopol di dalam sistem menjadi bukti bahwa pengawasan tidak berhenti di atas kertas.

"Kami terus melakukan pengawasan secara berkala terhadap transaksi BBM bersubsidi. Apabila ditemukan indikasi yang tidak sesuai dengan ketentuan setelah melalui proses verifikasi, dilakukan tindak lanjut sesuai mekanisme yang berlaku, termasuk pemblokiran nomor polisi pada sistem," ujar Rusminto dalam keterangan tertulis.

Langkah tegas ini diambil demi mengamankan kuota BBM bersubsidi dari ancaman kelangkaan yang sering dipicu oleh ulah spekulan dan armada tak berhak. Pemblokiran permanen pada akun Subsidi Tepat dinilai paling ampuh melumpuhkan ruang gerak para pelangsir di lapangan.

Pertamina mengingatkan para pemilik kendaraan agar tidak nekat meminjamkan QR Code atau memanipulasi data administrasi saat mengantre di SPBU. Sinergi bersama aparat penegak hukum juga terus diperketat di titik-titik rawan penyelewengan.

Masyarakat yang mencium aroma kecurangan, seperti mobil berfasilitas tangki modifikasi atau oknum SPBU yang melayani pembelian ilegal, diimbau untuk langsung melapor melalui hotline Pertamina Contact Center 135.

google-preference

Rekomendasi Berita

Berita Terbaru Lainnya

Memuat berita terbaru.....