RRI.CO.ID, Palembang - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia, secara tegas menyentil praktik pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia yang dinilainya belum berkeadilan. Ia pasang badan menentang protes dari para pengusaha besar demi meloloskan aturan pelegalan sumur-sumur minyak tradisional milik rakyat.

Langkah berani tersebut direalisasikan lewat penerbitan Peraturan Menteri (Permen) ESDM Nomor 14. Kebijakan ini ditujukan untuk memberikan kepastian hukum bagi masyarakat daerah yang selama ini mengelola sumur minyak secara turun-temurun, namun kerap terbentur proses hukum akibat ketiadaan regulasi.

Bahlil mengungkapkan, Sumatra Selatan (Sumsel) menjadi daerah dengan porsi sumur minyak rakyat terbesar di tanah air. "Dari 45.000 sumur di Indonesia, 25.000 ada di Provinsi Sumatra Selatan!" tegas Bahlil saat menghadiri pembukaan Musda XI DPD Partai Golkar Sumsel di Palembang, Minggu, 2 Agustus 2026.

Bahlil menilai, narasi yang terbangun sejak kemerdekaan seolah-olah menempatkan pengelolaan minyak hanya boleh dilakukan oleh pihak asing dan pengusaha raksasa dari ibu kota. Padahal, warga lokal di kabupaten penghasil minyak sudah menambang di pekarangan dan kebun mereka jauh sebelum Indonesia merdeka.

Kondisi tersebut dinilainya bertentangan dengan Pasal 33 UUD 1945 yang mengamanatkan demokrasi ekonomi inklusif. "Inilah bentuk ketidakadilan dalam pandangan saya sebagai orang yang dibesarkan dari daerah. Saya katakan, sampai kapan ketidakadilan ini terjadi terus?" ucapnya.

Langkah Bahlil melahirkan Permen Nomor 14 bukannya tanpa penolakan. Ia mengaku dihantam protes keras dari kalangan pengusaha besar yang merasa terganggu dengan pelegalan sumur rakyat tersebut. Namun, latar belakangnya sebagai anak daerah membuatnya menolak tunduk pada tekanan elit.

"Saya katakan untuk mereka, saya ini Menteri dari anak orang susah. Saya ini Menteri bukan lahir dari anak piring emas, saya ini lahir dari piring plastik. Saya ini dari kampung," ujar Bahlil.

Lebih lanjut, Bahlil menegaskan bahwa kebijakan terukur dan komprehensif di sektor energi ini menjadi fondasi penting untuk menjaga tren positif ekonomi nasional. Mengutip kajian internalnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal pertama tercatat kuat di angka 5,61% dengan inflasi di bawah 3 persen, salah satu pencapaian terbaik di antara negara-negara G20 serta diproyeksikan tetap bertahan di atas 5% pada kuartal kedua.