RRI.CO.ID, Palembang - Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di Sumatera Selatan memasuki tahun kedua pada 2026 dengan target jangkauan lebih luas dan perbaikan kualitas. Pemprov Sumsel menargetkan 1,2 juta siswa PAUD hingga SMA/SMK menerima MBG pada akhir 2026, naik dari 780 ribu siswa pada 2025.

Wilayah dengan cakupan tertinggi Palembang, Banyuasin, OKI, Muara Enim, dan Lubuklinggau. Sementara daerah yang masih dikejar adalah Musi Rawas Utara, Empat Lawang, beberapa kecamatan di OKU Selatan dan termasuk Cengal, Kabupaten OKI, dikarenakan tantangan geografis daerah trsebut.

Kepala SMP Negeri 6 Cengal, Kabupaten OKI, Erwin Prabowo, dalam Dialog Beranda Astacita di PRO 1 RRI Palembang, Sabtu, 25 April 2026, mengungkapkan, hingga saat ini sekolah yang dipimpinnya belum menerima program MBG. Ia menyebut pihak sekolah masih menunggu realisasi program tersebut. “Sejauh ini kami menunggu, karena sekolah kami belum mendapatkan MBG,” ujarnya.

Erwin menjelaskan kondisi geografis menjadi salah satu faktor yang memengaruhi distribusi program. Wilayah sekolahnya yang berada di daerah perairan dinilai cukup sulit dijangkau. Meski demikian, ia tetap optimistis bahwa program tersebut akan segera diterima oleh sekolahnya. “Kami paham karena daerah kami perairan, tapi kami yakin akan mendapatkan, jadi saat ini kami menunggu,” tambahnya.

Ia juga menyebutkan bahwa di kecamatan yang sama, beberapa sekolah sudah mulai mendapatkan program MBG, namun belum menjangkau wilayah perairan. Menurutnya, pihak sekolah belum mengajukan secara khusus karena percaya bahwa program tersebut akan didistribusikan secara bertahap. “Kami belum mengajukan karena berkeyakinan akan mendapatkan, jadi kami menunggu dulu,” jelasnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Pelayanan Pemenuhan Gizi (KPPG) Palembang, Nurya Hartika Sari, menegaskan, seluruh sekolah pada dasarnya memiliki hak untuk mendapatkan program makan bergizi gratis. Ia menjelaskan bahwa proses penyaluran dilakukan melalui mekanisme pendataan yang terstruktur dari pemerintah. “Untuk mendapatkan program MBG, semua berhak, dan mekanismenya melalui pendataan sekolah,” katanya.

Ia juga menambahkan, pemerintah telah menyiapkan skema khusus untuk wilayah yang sulit dijangkau, termasuk daerah terpencil. Dalam hal ini, terdapat sistem layanan yang dikelola oleh satuan pelayanan gizi (SPG) terpencil guna memastikan distribusi tetap berjalan. “Untuk kondisi wilayah yang sulit terjangkau, ada SPG terpencil yang mengelola,” ungkapnya.

Nurya menjelaskan, proses utama tetap melalui pendataan dari pemerintah, namun koordinasi dan komunikasi dari pihak sekolah juga dapat membantu mempercepat verifikasi data di lapangan. Ia menekankan pentingnya sinkronisasi data agar tidak terjadi keterlambatan penyaluran.