RRI.CO.ID, Palangka Raya - Anggota Komisi II DPRD Kota Palangka Raya, Khemal Nasery, menyoroti pentingnya implementasi kebijakan pajak dan retribusi daerah secara bijak setelah ditetapkannya Peraturan Daerah (Perda) terkait. Ia menegaskan bahwa kebijakan tersebut harus mampu mendorong peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa menimbulkan beban berlebih bagi masyarakat.

Menurut Khemal, peningkatan PAD merupakan hal yang penting untuk mendukung pembangunan daerah. Namun demikian, strategi yang diterapkan dalam pemungutan pajak harus mempertimbangkan kondisi ekonomi masyarakat yang saat ini masih dalam tahap pemulihan.

“Perda pajak dan retribusi sudah ditetapkan. Tapi untuk mendongkrak PAD perlu perhatian serius. Jangan sampai target tinggi, tapi masyarakat justru terbebani,” ujarnya, Selasa, 7 April 2026.

Ia menambahkan, pemerintah daerah perlu melakukan pemetaan potensi pajak secara lebih akurat agar kebijakan yang diambil dapat tepat sasaran. Dengan begitu, sektor-sektor yang memiliki potensi besar dapat dioptimalkan tanpa harus memberatkan masyarakat kecil.

Selain itu, Khemal juga mendorong adanya inovasi dalam sistem pemungutan pajak, termasuk pemanfaatan teknologi untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Menurutnya, langkah ini penting guna meminimalisir potensi kebocoran serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap pengelolaan pajak daerah.

Tidak hanya itu, ia juga menekankan perlunya sosialisasi yang masif kepada masyarakat terkait kebijakan pajak dan retribusi yang baru. Edukasi yang baik dinilai dapat meningkatkan kesadaran masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan.

Khemal berharap, dengan strategi yang tepat dan pendekatan yang humanis, target peningkatan PAD Kota Palangka Raya dapat tercapai secara optimal tanpa mengorbankan kesejahteraan masyarakat. Ia juga mengingatkan agar pemerintah daerah tetap membuka ruang dialog dengan masyarakat dalam setiap pengambilan kebijakan.