RRI.CO.ID, Palangka Raya – Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangka Raya bersama tim lapangan Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan Satgas Pangan terus melakukan pemantauan dan pengawasan stabilitas harga bahan pokok selama Ramadan hingga Idulfitri 1447 Hijriah. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan ketersediaan stok tetap aman, harga stabil, serta mencegah lonjakan inflasi selama bulan puasa hingga Lebaran.

Kepala Bidang Perdagangan DPKUKMP Kota Palangka Raya, Fajar Bakti, mengatakan pemantauan dilakukan secara rutin guna memastikan kebutuhan masyarakat selama Ramadan dan Idulfitri tetap terpenuhi.

“Jika di lapangan ditemukan harga yang melebihi harga eceran tertinggi (HET), maka akan dilakukan pemantauan langsung. Hal ini untuk memastikan stabilitas pasokan dan keterjangkauan harga pangan tetap terjaga sehingga masyarakat dapat menjalankan ibadah dengan tenang selama Hari Besar Keagamaan Nasional,” ujarnya, Sabtu, 7 Maret 2026.

Berdasarkan pemantauan terbaru di Pasar Besar Palangka Raya pada Maret 2026, harga sejumlah bahan pokok dilaporkan masih relatif stabil dan terkendali. Pemerintah Kota Palangka Raya juga memastikan ketersediaan stok bahan pokok cukup untuk memenuhi kebutuhan masyarakat hingga Idulfitri.

Selain itu, pemerintah bersama Satgas Pangan secara berkala melakukan pemantauan ke pasar dan distributor guna mencegah kelangkaan barang maupun potensi spekulasi harga.

Sementara itu, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Ketahanan Pangan Provinsi Kalimantan Tengah, Agus Candra, mengatakan pihaknya sejak awal Ramadan telah menggelar rapat koordinasi Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) 2026 yang diikuti seluruh kabupaten dan kota di Kalimantan Tengah. Rapat tersebut bertujuan menjaga kelancaran pasokan, distribusi, serta perdagangan barang kebutuhan pokok menjelang, saat, dan setelah Ramadan serta Idulfitri.

“Pangan di Kalimantan Tengah saat ini mencukupi untuk kebutuhan masyarakat. Hal ini yang terus kita jaga agar stabilitas harga tetap kondusif,” katanya.

Sejumlah langkah yang dilakukan pemerintah provinsi antara lain mengintensifkan pemantauan harga dan memastikan kecukupan stok di masing-masing wilayah. Selain itu, pemerintah juga menjajaki kerja sama perdagangan komoditas pangan antar daerah, khususnya bagi wilayah yang mengalami defisit produksi atau tren kenaikan harga.

Koordinasi juga diperkuat dengan Perum Bulog dan BUMN pangan lainnya untuk mengoptimalkan distribusi pasokan ke pasar rakyat, terutama untuk komoditas beras, minyak goreng, dan daging. Pemerintah juga meminta seluruh pemangku kepentingan untuk memperkuat sinergi dalam menjaga kelancaran pasokan dan distribusi barang penting, termasuk komoditas energi rumah tangga seperti LPG.