RRI.CO.ID, Palangka Raya – Perencanaan dan penganggaran merupakan instrumen strategis dalam mewujudkan visi dan misi pembangunan Kota Palangka Raya. Hal demikian disampaikan Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kota Palangka Raya, Fauzi Rahman, saat Bimbingan Teknis (Bimtek) Perencanaan dan Penganggaran di Ballroom Swiss-Belhotel Danum Palangka Raya, Kamis, 29 Januari 2026.

“Perencanaan yang matang memastikan keberlangsungan pembangunan daerah yang berorientasi pada hasil dan manfaat nyata bagi masyarakat. Kualitas perencanaan yang baik akan menentukan efektivitas program, efisiensi anggaran, serta tingkat akuntabilitas kinerja perangkat daerah,” ujarnya.

Fauzi menambahkan, kegiatan Bimtek ini menjadi momentum penting untuk menyamakan persepsi serta memperkuat komitmen seluruh perangkat daerah, khususnya menjelang pelaksanaan Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) tingkat kecamatan hingga kota.

“Kita akan mengusung Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2027. Ini merupakan momen krusial agar perencanaan pembangunan semakin dinamis dan terus mengarah pada perbaikan guna mendukung visi dan misi Kota Palangka Raya,” katanya.

Lebih lanjut, Fauzi merinci empat tujuan utama pelaksanaan Bimtek ini. Pertama, peningkatan kapasitas sumber daya manusia aparatur sipil negara (ASN) dalam menyusun dokumen perencanaan dan penganggaran yang berkualitas. Kedua, penguatan tata kelola yang akuntabel agar proses perencanaan berjalan sesuai prinsip transparansi dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Tujuan ketiga yakni sinkronisasi kebijakan, guna memastikan keselarasan antara dokumen perencanaan nasional (RPJMN), daerah (RPJMD), hingga rencana kerja perangkat daerah (Renja). Keempat, mitigasi risiko untuk meminimalkan kesalahan administratif yang berpotensi menjadi temuan pemeriksaan di kemudian hari.

“Melalui sinergi antara perencanaan yang tepat serta pengawasan dari BPK dan BPKP, Pemkot Palangka Raya optimis dapat mewujudkan tata kelola keuangan daerah yang lebih sehat dan berdampak luas bagi kesejahteraan masyarakat,” ujarnya.

Kegiatan ini diikuti oleh 192 peserta dari berbagai perangkat daerah, dengan menghadirkan narasumber dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah.