Inflasi Kalteng Masuk Tiga Tertinggi Nasional, Pemprov Gerak Cepat Susun Strategi

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah memperkuat langkah pengendalian inflasi setelah daerah ini tercatat sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi ketiga di Indonesia. Upaya tersebut dibahas dalam Rapat Pengendalian Inflasi Daerah dan Stabilisasi Pasokan serta Harga Pangan yang dipimpin Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah, Linae Victoria Aden.

Linae mengatakan tingginya inflasi harus menjadi perhatian serius seluruh pemangku kepentingan. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap daya beli masyarakat, stabilitas harga kebutuhan pokok, dan pertumbuhan ekonomi daerah.

“Berdasarkan data terbaru dan informasi yang kami terima, Provinsi Kalimantan Tengah saat ini berada di peringkat ketiga tertinggi inflasi. Kondisi ini tentu menjadi perhatian serius bagi kita semua,” ujarnya saat memimpin rapat di Ruang Rapat Bajakah Utama, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah, Kamis, 4 Juni 2026.

Menurut Linae, rapat tersebut menjadi forum evaluasi untuk mengidentifikasi faktor penyebab inflasi sekaligus merumuskan langkah konkret pengendaliannya. Pemerintah daerah diminta segera mengambil langkah sesuai tugas dan fungsi masing-masing guna menekan laju inflasi.

Ia mengungkapkan, beras menjadi salah satu komoditas yang berkontribusi terhadap kenaikan inflasi di Kalimantan Tengah. Untuk itu, pemerintah provinsi telah berkoordinasi dengan Bulog guna memastikan ketersediaan stok pangan dan kelancaran distribusi hingga ke masyarakat.

“Dari hasil koordinasi dengan Bulog, stok beras saat ini dalam kondisi cukup, bahkan melebihi kebutuhan yang ada. Namun demikian, distribusi dan pengawasan di lapangan tetap harus diperkuat,” katanya.

Linae menegaskan pengendalian inflasi memerlukan keterlibatan aktif pemerintah kabupaten dan kota. Menurutnya, keberhasilan program pengendalian inflasi tidak akan tercapai tanpa dukungan dan langkah nyata dari seluruh daerah.

Sementara itu, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Kalimantan Tengah, Yuliansah Andrias, menjelaskan inflasi pada Mei 2026 berbeda dari pola historis yang biasanya menunjukkan deflasi setelah Hari Raya Idulfitri. Kenaikan harga BBM non-subsidi disebut menjadi salah satu faktor utama yang mendorong kenaikan harga sejumlah komoditas pangan strategis.

Selain itu, Bank Indonesia mengingatkan adanya sejumlah risiko yang berpotensi memicu tekanan inflasi pada Juni hingga Juli 2026. Risiko tersebut antara lain ketidakpastian geopolitik global, potensi dampak El Nino terhadap produksi pangan, tingginya ketergantungan pasokan dari luar daerah, serta meningkatnya mobilitas masyarakat selama libur sekolah.

Sebagai langkah pengendalian, Bank Indonesia mendorong pelaksanaan pasar penyeimbang, gerakan pasar murah, dan penguatan distribusi barang serta jasa. Dalam jangka panjang, diperlukan peningkatan produksi pangan, penguatan kerja sama perdagangan antardaerah, optimalisasi rantai pasok, dan pemanfaatan teknologi di sektor pertanian.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Kalimantan Tengah, inflasi Mei 2026 tercatat sebesar 0,34 persen secara bulanan dan 4,56 persen secara tahunan. Kota Palangka Raya menjadi daerah dengan inflasi tertinggi sebesar 0,70 persen, disusul Sukamara 0,63 persen dan Sampit 0,42 persen, sedangkan Kabupaten Kapuas mengalami deflasi sebesar 0,32 persen.