RRI.CO.ID, Palangka Raya – Antrean bahan bakar minyak (BBM) di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya hingga kini masih terlihat dari pagi hingga malam hari. Kondisi tersebut dinilai sudah memasuki situasi serius dan menjadi sorotan DPRD Provinsi maupun DPRD Kota Palangka Raya.

Wakil Ketua III DPRD Provinsi Kalimantan Tengah, Junaidi, meminta pemerintah daerah bersama pihak terkait segera mengambil langkah cepat untuk memulihkan distribusi BBM di Kota Palangka Raya. Menurut Junaidi, antrean panjang yang terjadi hampir di seluruh SPBU menunjukkan adanya persoalan nyata dalam rantai distribusi dan pasokan BBM.

Ia menegaskan kondisi tersebut tidak lagi dapat dianggap sebagai gangguan sementara karena telah berdampak langsung terhadap mobilitas masyarakat, aktivitas ekonomi, hingga pelayanan dasar yang bergantung pada ketersediaan BBM. “Saat ini antrean hampir terjadi di semua titik, ini bukan lagi persoalan teknis biasa tapi luar biasa,” ujarnya, Sabtu, 9 Mei 2026.

Ia mengatakan DPRD menerima banyak keluhan dari masyarakat, mulai dari pekerja harian, pengemudi angkutan hingga pelaku UMKM yang aktivitasnya terganggu akibat sulit memperoleh BBM. Dari hasil pemantauan di lapangan, DPRD juga menemukan indikasi adanya penurunan volume pasokan ke SPBU dibandingkan kebutuhan normal sehingga memicu antrean berkepanjangan.

DPRD Kalteng mendorong adanya penambahan distribusi BBM secara cepat untuk mengurai kepadatan antrean serta meminta audit distribusi dilakukan secara terbuka agar masyarakat mengetahui penyebab pasti gangguan pasokan.

Junaidi menegaskan masyarakat membutuhkan langkah konkret, bukan sekadar penjelasan, agar kondisi dapat segera kembali normal. DPRD Kalteng juga memastikan akan terus mengawal persoalan tersebut hingga ketersediaan BBM benar-benar stabil.

Sementara itu, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, dalam rapat koordinasi penanganan permasalahan BBM di Ruang Rapat Peteng Karuhei I meminta penambahan pasokan BBM di sejumlah SPBU Kota Palangka Raya karena antrean kendaraan roda dua maupun roda empat masih terus terjadi.

Untuk SPBU Pal 12, pemerintah menyebut telah mendapat tambahan pasokan sekitar 12 kiloliter. Sedangkan untuk SPBU Jalan S. Parman, pemerintah meminta tambahan kontrak Pertamax sebesar 8 kiloliter guna membantu memenuhi kebutuhan masyarakat.

Selain itu, Fairid juga mendorong agar jam operasional SPBU diperpanjang hingga pukul 00.00 WIB bahkan mempertimbangkan operasional 24 jam di titik tertentu apabila antrean masih tinggi. “Apabila buka sampai jam 12 malam dan stok masih kurang, saya minta Pertamax ditambah lagi sampai 16 KL,” katanya.

Sementara itu, pihak Pertamina melalui Donny Prasetya mengakui sempat terjadi keterlambatan suplai yang dipengaruhi kondisi global, termasuk konflik di Timur Tengah. Menurutnya, tambahan pasokan dari Banjarmasin mulai masuk sejak 4 Mei 2026 sehingga distribusi meningkat menjadi sekitar 170 kiloliter per hari.

“Dengan stok yang meningkat dari sebelumnya 170 KL kini pasokan akan kembali ditambah hingga 205 kiloliter per hari, sesuai harapan Pemko,” ujarnya.

Polemik antrean BBM di Kota Palangka Raya juga mengungkap adanya penurunan distribusi sejak awal Mei 2026. Dalam rapat koordinasi bersama pemerintah daerah dan Forkopimda, Pertamina mengakui distribusi Pertamax sempat turun dari sekitar 190 kiloliter menjadi hanya 150 kiloliter per hari.

Penurunan distribusi sekitar 40 kiloliter per hari tersebut dinilai menjadi salah satu penyebab antrean panjang di sejumlah SPBU dalam beberapa hari terakhir. Pantauan RRI menunjukkan ratusan kendaraan roda dua dan roda empat masih mengular sejak pagi hingga malam hari di sejumlah titik SPBU.

Warga bahkan harus berpindah dari satu SPBU ke SPBU lainnya karena stok BBM kerap habis. Kondisi tersebut berdampak langsung terhadap aktivitas masyarakat, terutama pekerja sektor informal yang sangat bergantung pada mobilitas kendaraan dalam kesehariannya.