RRI.CO.ID, Palangka Raya - Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memperkuat koordinasi menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) menjelang puncak musim kemarau. Dalam rapat koordinasi tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah, Agustiar Sabran, meminta seluruh kepala daerah bergerak cepat menetapkan langkah penanganan, termasuk status siaga darurat dan dukungan anggaran operasional.

Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah (Pemprov Kalteng) menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Republik Indonesia untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi ancaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla). Rakor berlangsung di Aula Jayang Tingang, Kantor Gubernur Kalimantan Tengah.

Dalam arahannya, Gubernur Agustiar Sabran mengatakan hujan yang turun pada penghujung Juli harus dimanfaatkan sebagai momentum memperkuat kesiapsiagaan seluruh satuan tugas karhutla. Menurutnya, curah hujan saat ini hanya bersifat sementara, sementara puncak musim kemarau diperkirakan terjadi pada Agustus hingga September dan berpotensi berlanjut sampai November.

"Pemprov Kalteng saat ini telah menetapkan Status Siaga Darurat Bencana Karhutla hingga 31 Oktober 2026,” ucapnya, Kamis, 30 Juli 2026.

Gubernur juga menginstruksikan seluruh bupati dan wali kota agar tidak menunda langkah penanganan di daerah masing-masing. Ia meminta pemerintah kabupaten dan kota segera menetapkan Status Siaga Darurat apabila diperlukan, mengalihkan anggaran Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasional pemadaman, serta memperkuat koordinasi bersama unsur Forkopimda agar keputusan penanganan dapat dilakukan secara cepat sesuai ketentuan yang berlaku.

Dalam rapat tersebut, Wali Kota Palangka Raya, Fairid Naparin, melaporkan penanganan karhutla di wilayahnya masih menghadapi kendala minimnya sumber air. Dari 126 titik api yang tercatat, lokasi yang menjadi perhatian utama berada di Kelurahan Panarung karena api telah mendekati jalan raya.

"Sebanyak 12 regu gabungan dikerahkan ke lokasi, sementara Pemerintah Kota Palangka Raya berencana merevisi APBD Perubahan untuk memperkuat alokasi BTT bagi kebutuhan operasional satgas di lapangan,” ujarnya.

Sementara itu, Bupati Pulang Pisau, Ahmad Rifai, menyampaikan kebakaran lahan gambut di kawasan Tumbang Nusa telah mencapai sekitar 140 hektare. “Untuk sumber sumur bor yang telah dibangun tidak lagi memiliki sumber air sehingga menyulitkan proses pemadaman,” katanya.

Untuk itu, Pemerintah Kabupaten Pulang Pisau juga mengharapkan dukungan BNPB untuk penanganan pascabencana, termasuk pembangunan embung air dan perluasan kanal guna memperkuat mitigasi karhutla. Menanggapi berbagai laporan tersebut, Gubernur Kalimantan Tengah mengajukan sejumlah dukungan kepada BNPB, di antaranya kelanjutan Operasi Modifikasi Cuaca (OMC), penambahan helikopter water bombing untuk wilayah selatan, bantuan sarana dan prasarana darat, serta pencairan Dana Siap Pakai (DSP).

Selain itu, Gubernur menegaskan pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran hutan dan lahan sesuai ketentuan perundang-undangan, dengan ancaman pidana penjara hingga 15 tahun dan denda maksimal Rp15 miliar. Kepala BNPB RI Suharyanto memastikan penanganan karhutla menjadi perhatian penuh Presiden Republik Indonesia.

BNPB, katanya, akan terus mendukung kebutuhan daerah, baik melalui bantuan logistik, operasional, maupun pendanaan agar kebakaran hutan dan lahan dapat dikendalikan sehingga dampak kabut asap, termasuk yang berpotensi meluas ke wilayah lain, dapat dicegah. Rakor tersebut turut dihadiri unsur Forkopimda, Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Linae Victoria Aden, serta kepala perangkat daerah dan instansi vertikal terkait. (MMC Kalteng)