RRI.CO.ID, Palangka Raya – Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di Kalimantan Tengah menjadi keluhan masyarakat tidak terkecuali anggota DPRD Provinsi Kalimantan Tengah yang juga Wakil Ketua III, Junaidi. Ia menyatakan keberatan terhadap kebijakan pemadaman listrik bergilir yang masih berdampak pada wilayah Kalteng.

Menurut Junaidi, Kalimantan Tengah merupakan salah satu daerah penghasil energi listrik dengan kapasitas pembangkit yang melebihi kebutuhan beban puncak daerah, sehingga dinilai tidak semestinya ikut menanggung pemadaman akibat gangguan pasokan di wilayah lain. Di sisi lain, pelaku UMKM berharap pasokan listrik segera kembali normal karena pemadaman berulang menghambat proses produksi dan berpotensi menimbulkan kerugian usaha.

“Lembaga kami tidak sependapat dengan kebijakan PLN yang memasukkan Kalimantan Tengah dalam skema pemadaman bergilir. Hal ini membuat masyarakat Kalteng merasa dirugikan. Karena sesungguhnya Kalteng merupakan daerah yang berkontribusi sebagai penghasil energi listrik yang juga menyuplai kebutuhan ke provinsi lain,” ujarnya, Kamis 6 Agustus 2026.

Dijelaskannya, sejumlah pembangkit besar di Kalimantan Tengah memiliki kapasitas produksi yang signifikan. Jika digabungkan, kapasitas dari beberapa pembangkit utama mencapai lebih dari 600 megawatt, sementara kebutuhan beban puncak listrik di seluruh Kalimantan Tengah diperkirakan hanya sekitar 190 megawatt. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa Kalteng berada dalam posisi surplus daya.

Berdasarkan kondisi tersebut, Junaidi menilai kebijakan pemadaman bergilir di Kalteng tidak mencerminkan rasa keadilan. Apabila terjadi kekurangan pasokan di wilayah lain yang menerima suplai listrik dari Kalimantan Tengah, Junaidi berharap penyelesaiannya tidak dibebankan kepada masyarakat Kalteng melalui pemadaman bergilir.

Untuk itu selaku anggota DPRD Kalteng, Junaidi, meminta PLN mempertimbangkan kembali kebijakan distribusi listrik agar daerah penghasil energi memperoleh pelayanan yang lebih baik. Menurutnya, kontribusi Kalimantan Tengah sebagai pemasok energi seharusnya menjadi pertimbangan dalam menjaga keandalan pasokan listrik bagi masyarakat setempat.

Sementara itu, dampak pemadaman listrik masih dirasakan oleh pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) Kalteng. Salah seorang pelaku UMKM Kota Palangka Raya, Fatmi Sulusi, mengaku aktivitas produksi kue sangat bergantung pada pasokan listrik.

“Ketika listrik padam, proses pembuatan hingga penyelesaian pesanan menjadi terhambat juga,”ucapnya.

Selaku pelaku UMKM, Fatmi berharap kondisi kelistrikan di Kalimantan Tengah segera kembali stabil dan tidak lagi terjadi pemadaman seperti beberapa waktu lalu. Pasokan listrik yang handal dinilai sangat penting untuk menjaga kelangsungan usaha, meningkatkan produktivitas, serta memberikan kepastian bagi masyarakat dan dunia usaha di Kalimantan Tengah.