Kepala BKAD Apresiasi Kegiatan Forum Konsultasi Publik KPKNL

RRI.CO.ID, Palangka Raya - Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah (BKAD) Provinsi Kalimantan Tengah, Suyuti Syamsul, mengapresiasi pelaksanaan Forum Konsultasi Publik yang digelar Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Palangka Raya. Menurutnya, kegiatan tersebut memberikan manfaat bagi pemerintah daerah dalam memahami pengelolaan kekayaan negara dan mekanisme lelang.

Suyuti menilai, forum konsultasi publik menjadi ruang yang penting untuk memperkuat pemahaman pemerintah daerah mengenai tugas dan kewenangan KPKNL. Terutama terkait pengelolaan serta proses lelang terhadap aset yang dimiliki pemerintah.

Menurut Suyuti, pemahaman yang baik mengenai mekanisme lelang diperlukan agar pemerintah daerah dapat mengelola aset secara lebih efektif, transparan, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, aset yang sudah tidak produktif dapat dimanfaatkan atau diselesaikan melalui mekanisme yang tepat.

"Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebelumnya telah menjalin kerja sama dengan KPKNL Palangka Raya dalam proses pelelangan sejumlah aset daerah yang sudah tidak dimanfaatkan. Aset tersebut di antaranya berupa kendaraan dan berbagai barang milik daerah lainnya,"ujarnya, Selasa, 8 September 2026.

Kerja sama tersebut dinilai memberikan manfaat bagi pemerintah daerah, terutama dalam mengurangi keberadaan aset yang sudah tidak digunakan. Sebab, aset yang tidak produktif tetap membutuhkan biaya pemeliharaan dan pengelolaan meskipun tidak lagi memberikan manfaat secara optimal.

Suyuti menyebut, ke depan kerja sama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah dan KPKNL akan terus ditingkatkan. Pemerintah daerah akan mendorong penataan aset agar barang-barang yang sudah tidak dimanfaatkan dapat segera ditindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

Ia berharap pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah dapat semakin optimal melalui kerja sama dan koordinasi dengan KPKNL. Dengan berkurangnya aset tidak produktif, pemerintah daerah juga dapat menekan biaya pemeliharaan sekaligus meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan barang milik daerah.