RRI.CO.ID, Palangka Raya - BPK RI Perwakilan Provinsi Kalimantan Tengah melakukan penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Tahun 2025. Kegiatan tersebut dihadiri para kepala daerah dan pimpinan DPRD dari seluruh kabupaten di Kalimantan Tengah.
Dari hasil pemeriksaan yang dilakukan, seluruh pemerintah kabupaten di Kalimantan Tengah kembali memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Hasil tersebut menunjukkan bahwa penyusunan LKPD masing-masing daerah telah sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan yang berlaku.
Bupati Kotawaringin Barat, Nurhidayah, yang mewakili seluruh pimpinan daerah di Kalimantan Tengah, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pihak. Menurutnya, kualitas pengelolaan keuangan daerah tidak terlepas dari komitmen dan kerja sama yang terus dibangun dari tahun ke tahun.
"Kabupaten Kotawaringin Barat, dari hasil yang disampaikan, hampir 95 persen, yang hampir sempurna, tapi ini tentunya tidak lepas dari apa yang disampaikan, ini peran kerjasama dan komitmen seluruh pemerintah daerah, dari mana menciptakan keuangan yang berkualitas," katanya, Jumat, 29 Mei 2026.
Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Kapuas, Ardiansah, mengatakan DPRD akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah. Pihaknya juga berkomitmen mendorong pemerintah daerah untuk menindaklanjuti seluruh rekomendasi yang diberikan oleh BPK RI Perwakilan Kalimantan Tengah.
"Oleh karena itu, DPRD memiliki tugas dan fungsi pengawasan di daerah. Kami dari unsur di DPRD Kabupaten berkomitemen untuk terus mengawal dan mendorong jajaran pemerintah daerah masing-masing agar segera menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK RI yang diperlakukan ini setelah sesuai dengan batas waktu yang telah diamanatkan," katanya.
Komitmen antara pemerintah daerah dan DPRD dinilai menjadi faktor penting dalam menjaga tata kelola keuangan yang akuntabel. Sinergi tersebut juga diperlukan agar setiap temuan dan rekomendasi hasil pemeriksaan dapat segera ditindaklanjuti secara tepat waktu.
Melalui hasil pemeriksaan ini, BPK RI berharap kualitas pengelolaan keuangan daerah di Kalimantan Tengah dapat terus meningkat. Dengan tata kelola yang baik, pemerintah daerah diharapkan mampu memberikan pelayanan yang lebih optimal kepada masyarakat.
Rekomendasi Berita
Memuat berita terbaru.....